RRI.CO.ID, Bintuhan - Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kaur, Nasrurrahman, menjelaskan bahwa penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan KUA-PPAS yang dilaksanakan bersama DPRD Kabupaten Kaur Senin, 3 Juli 2026.

Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan penyusunan APBD harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, proses penyusunan KUA-PPAS menjadi langkah penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Menurut Nasrur rahman, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu informasi resmi terkait besaran transfer anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat pembahasan KUA-PPAS masih bersifat umum dan difokuskan pada arah kebijakan pembangunan daerah.

“Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2027 tetap mengacu pada tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Bahwa prioritas pembangunan daerah harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta mendukung program nasional maupun program pemerintah provinsi,"ucapnya.

Lebih lanjut, Nasrurrahman berharap pada tahun 2027 Kabupaten Kaur dapat memperoleh tambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Dengan adanya tambahan tersebut, ruang fiskal daerah diharapkan semakin luas untuk mendukung berbagai program pembangunan.

"Kami menyebutkan bahwa sejumlah prioritas pembangunan dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 meliputi peningkatan akses dan mutu pendidikan serta pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas serta konektivitas jalan juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah," katanya.

Melalui rapat pembahasan ini, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen memperkuat sinergi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat guna mendukung percepatan pembangunan daerah pada tahun 2027.