RRI.CO.ID, Bintuhan -Pemerintah Kabupaten Kaur diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ujang Safiri, S.IP. didampingi Staf Ahli, para Asisten Setda, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti zoom meeting terkait kepemimpinan etis. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lantai 2 Pemkab kaur Secra virtual Kamis 30 Juli 2026.

Adapun Tema Kegiatan Kepemimpinan Etis, Fondasi Membangun Budaya Integritas di Tengah Perilaku Koruptif” yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut di ikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah se kabupaten kota.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ujang Safiri, S.IP. menjelaskan kehadiran para pejabat daerah ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Selain itu, partisipasi aktif ini juga menjadi langkah nyata dalam membangun budaya kerja yang berintegritas di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui pemaparan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, peserta mendapatkan penguatan mengenai pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai etika. Kepemimpinan yang berintegritas dinilai mampu menjadi teladan dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif.

Selain itu, kegiatan ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada pengawasan dan penegakan hukum. Upaya tersebut harus diawali dengan pembentukan karakter pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, profesional, serta konsisten menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk materi yang disampaikan BPKP menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh perangkat daerah. Ia menekankan bahwa budaya kerja yang berintegritas harus terus dijaga dan menjadi komitmen bersama di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.

"Melalui keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kaur kita berharap nilai-nilai kepemimpinan etis dapat semakin tertanam di setiap OPD. Dengan demikian, diharapkan terwujud birokrasi yang bersih, akuntabel, bebas dari praktik korupsi, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," ucapnya .