Bupati Bengkulu Selatan Melakukan Kunjungan Ke BNPB Terkait Mitigasi Bencana

RRI.CO.ID, Bengkulu Selatan - Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin, melakukan audiensi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, di Kantor BNPB Jakarta 14 Juli 2026. Pertemuan ini difokuskan pada penanganan bencana serta penguatan upaya mitigasi di wilayah rawan di Bengkulu Selatan.

Audiensi tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mencari solusi konkret terhadap berbagai potensi bencana. Terutama, pemerintah daerah ingin memastikan kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat di kawasan yang rentan terdampak.

Dalam pertemuan itu, Bupati Rifai Tajudin menyampaikan sejumlah usulan terkait penanganan kebencanaan. Usulan tersebut mencakup kebutuhan dukungan pusat dalam memperkuat sistem mitigasi dan penanganan darurat di daerah.

"Dalam pertemuan salah satu isu utama yang kami angkat adalah ancaman abrasi yang terus menggerus kawasan Desa Maras, Kecamatan Air Nipis. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta merusak infrastruktur yang berada di sekitar wilayah pesisir," ucapnya.

Bupati menegaskan bahwa abrasi yang terjadi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penanganan cepat dan tepat agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin meluas.

"Dalam pertemuan kami Alhamdulillah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan respons positif terhadap usulan yang disampaikan. BNPB meminta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan segera melakukan pendataan serta menyusun pengusulan teknis sebagai dasar penyaluran bantuan," ucapnya.

Dalam waktu dekat, BNPB akan menyalurkan bantuan berupa jumbo bag untuk menahan laju arus laut dan mengurangi dampak abrasi. Bantuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam penanganan darurat sambil menunggu solusi jangka panjang.

"Selain itu, BNPB juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan lanjutan kepada warga Bengkulu Selatan. Dukungan tersebut akan terus diupayakan sembari menunggu proses penganggaran pembangunan infrastruktur permanen sebagai solusi jangka panjang," katanya.