RRI.CO.ID, Bintuhan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Persetujuan ini disahkan dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi di aula utama DPRD Kaur.

Agenda pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaur Januardi dengan didampingi jajaran wakil ketua serta dihadiri Wakil Bupati Abdul Hamid. Seluruh fraksi di parlemen menyatakan setuju dengan memberikan deretan catatan strategis sebagai bahan evaluasi jajaran eksekutif.

Pihak legislatif mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan oleh pemerintah daerah dari hasil audit BPK. Namun, dewan mengingatkan agar predikat tersebut diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan publik dan perbaikan kinerja anggaran di lapangan.

"Pemerintah daerah telah menghimpun seluruh pertanyaan, catatan, dan saran dari fraksi untuk selanjutnya diakomodasi. Ini menjadi bahan evaluasi penting untuk menutup berbagai kekurangan serta meningkatkan kinerja ke depan," ujar Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid. Rabu, 22 Juli 2026.

Hamid menjelaskan bahwa draf pertanggungjawaban APBD yang telah disahkan ini akan segera dikirimkan ke meja Gubernur Bengkulu. Prosedur evaluasi oleh pihak provinsi wajib dialami terlebih dahulu sebelum regulasi keuangan daerah tersebut resmi diundangkan menjadi peraturan daerah.

Sejumlah poin penting turut disuarakan oleh para juru bicara fraksi, mulai dari optimalisasi sektor pariwisata hingga ketegasan pajak tambak udang. Parlemen juga mendesak penguatan sektor kesehatan, perbaikan fasilitas jalan dan irigasi, serta pengawasan ketat terhadap penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani.

Rangkaian sidang paripurna ditutup dengan penandatanganan berkas persetujuan bersama antara pimpinan legislatif dan perwakilan eksekutif di hadapan anggota dewan. Regulasi baru ini diharapkan menjadi acuan tata kelola keuangan yang jauh lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan warga.