Sekda Kaur Tekankan Kerja Keras OPD Dalam Penerapan Teknologi Digital

RRI.CO.ID, Bintuhan - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kaur Nasrur Rahmad Dr. Nasrur Rahman, S.Hut., M.Si. menekankan pentingnya kerja keras dan komitmen dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kecamatan dalam penerapan teknologi secara digital. Hal ini disampaikan menyusul masih rendahnya capaian implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur, di ungkapkan Sekda saat sambutan pembukaan bimbingan teknis aplikasi SRIKANDI Kamis, 9 Juli 2026.

"Saat ini pemerintah pusat sudah mengharuskan pemrintah daerah untuk melakukan penerapan administrasi berbasis elektronik.Yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan, menghemat biaya dan memangkas waktu sehingga kedepannya patut ,kita terapkan"ucapnya.

Sekda mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terbaru, nilai yang diperoleh saat ini masih berada pada kategori C dalam aplikasi berbasis elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya.

"Kedepan kita harus benahi seluruh OPD, dan pemerintah Kecamatan, harus berbenah untuk penerapan teknologi digital. Terutama halnhal yang rutin dilakukan seperti tanda tangan elektronik, surat tugas, dan arsip,"kayanya.

Menurutnya, penerapan teknologi digital bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Digitalisasi dinilai mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

"Kami juga mengajak seluruh OPD dan kecamatan untuk bersinergi dalam mempercepat transformasi digital. Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar implementasi sistem elektronik dapat berjalan optimal dan terintegrasi dengan baik,"tuturnya.

Sekda berharap ke depan seluruh perangkat daerah dapat lebih serius dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan kerja keras dan komitmen bersama, target peningkatan nilai dapat tercapai sesuai dengan harapan pemerintah pusat.