RRI.CO.ID, Bintuhan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur mendorong pemerintah daerah untuk bergerak lebih agresif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sorotan tajam ini dialamatkan khusus pada sektor operasional puluhan tambak udang yang membentang luas dari Kecamatan Tetap hingga Kecamatan Nasal.
Langkah kritis tersebut disampaikan langsung dalam rapat paripurna mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Pihak legislatif menilai kontribusi finansial dari sektor usaha menengah ke atas tersebut masih sangat minim dan belum berjalan secara maksimal selama beberapa tahun terakhir.
Parlemen menegaskan bahwa ketegasan ini sangat beralasan mengingat besarnya dampak kerusakan lingkungan, seperti rusaknya terumbu karang yang mulai dirasakan warga pesisir. Selain masalah tambak, dewan juga mengkritik tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencerminkan belum optimalnya penyerapan dana pembangunan.
“Tambak udang ini dampak lingkungannya cukup besar, maka dari itu kontribusi untuk daerah juga harus besar melalui PAD. Kami juga mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Tuba di Bintuhan yang kerap memicu banjir,” ujar Ketua Fraksi PBB DPRD Kaur, Rio Chandra, 9 Juli 2026.
Rio menjelaskan bahwa dari target PAD sebesar Rp59 miliar lebih, pemerintah daerah diketahui hanya mampu merealisasikan PAD berkisar Rp19 miliar. Rendahnya capaian yang belum menembus separuh target awal tersebut dinilai menjadi bahan evaluasi yang sangat besar bagi kinerja jajaran eksekutif ke depan.
Menanggapi catatan dari perwakilan fraksi tersebut, Wakil Bupati Kaur menyatakan sependapat bahwa sektor tambak merupakan potensi raksasa yang wajib digarap secara serius demi mendongkrak performa keuangan daerah. Guna mengoptimalkan sektor ini, pihak eksekutif kini telah resmi membentuk Satuan Tugas khusus yang diterjunkan langsung untuk memburu potensi pajak tersembunyi.
Pihak eksekutif berjanji akan segera membawa seluruh masukan serta rekomendasi fisik dari ketujuh fraksi dewan ke dalam meja rapat bersama bupati. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan jawaban resmi serta penjelasan berbasis data yang komprehensif terkait poin pandangan umum tersebut pada rapat paripurna lanjutan pekan depan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....