Sampaikan Raperda APBD 2025, Pemkab Kaur Pertahankan Opini WTP

RRI.CO.ID, Bintuhan - Dalam Paripurna DPRD Kaur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur secara resmi menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dokumen penting mengenai akuntabilitas keuangan daerah tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid.

Dalam penyampaiannya, otoritas eksekutif mengumumkan capaian membanggakan berupa perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025. Hasil ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah dipastikan telah berjalan sesuai standar akuntansi.

Capaian opini tertinggi tersebut ditegaskan sebagai buah dari kerja keras, sinergi yang kuat, serta komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi perangkat daerah bersama DPRD. Dukungan penuh dari lapisan masyarakat juga dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian WTP ini. Target kita ke depan adalah mempertahankan tata kelola yang akuntabel dan selalu berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik,” ujar Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, pada 29 Juni 2026.

Hamid menjelaskan secara rinci struktur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2025, di mana pendapatan daerah tercatat terealisasi sebesar Rp839,04 miliar. Sementara itu, untuk pos belanja daerah terserap sebesar Rp827,94 miliar, serta alokasi transfer dana dianggarkan senilai Rp192,44 miliar.

Dari perhitungan teknis keuangan sepanjang tahun berjalan, pembiayaan daerah mencatat penerimaan sebesar Rp21,36 miliar dengan angka pengeluaran nol rupiah. Melalui kalkulasi pos pendapatan dan belanja tersebut, maka sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp32,46 miliar.

Pihak pemerintah daerah berharap dokumen laporan pertanggungjawaban ini dapat segera dibahas bersama oleh tim legislatif demi kebaikan pembangunan daerah. Seluruh isi nota keuangan ini nantinya akan divalidasi lebih lanjut melalui catatan atas laporan keuangan yang meliputi neraca hingga laporan arus kas.