RRI.CO.ID, Bintuhan - Beredarnya informasi yang mencatut nama Bupati Kaur dalam berbagai kegiatan seperti arisan, koperasi, dan kepentingan lainnya, mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kaur Gusril Pausi menyampaikan klarifikasi resmi kepada masyarakat pada Selasa, 2 Juni 2026.

Dalam keterangannya, Bupati Kaur menegaskan bahwa informasi yang menyebut dirinya memiliki keterkaitan atau tanggung jawab terhadap aktivitas usaha, koperasi, arisan, maupun utang-piutang oleh oknum tertentu adalah tidak benar. Ia memastikan bahwa semua klaim yang mengaitkan dirinya dengan kegiatan tersebut merupakan tindakan sepihak dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Saya tegaskan bahwa apabila ada pihak yang mengatasnamakan saya sebagai Bupati Kaur, keluarga Bupati, atau mengaku memiliki hubungan khusus dengan saya untuk menjalankan bisnis, maupun kegiatan lainnya, itu merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Saya tegaskan bahwa tidak ada kaitan antara dirinya sebagai kepala daerah dengan aktivitas tersebut,"ucapnya.

Bupati juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap klaim-klaim yang mencatut namanya untuk memperoleh kepercayaan, keuntungan, maupun dukungan dalam menjalankan suatu usaha. Ia meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan melakukan verifikasi sebelum terlibat dalam kegiatan yang mengatasnamakan pejabat daerah.

Terkait adanya pihak yang merasa dirugikan atau memiliki hak-hak yang belum dipenuhi oleh oknum tertentu, Bupati Kaur mempersilakan agar persoalan tersebut diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian masalah secara profesional melalui jalur yang sah.

"Silakan diproses sesuai aturan yang berlaku dan kejar hak-hak Anda yang memang menjadi kewajiban pihak yang bersangkutan," katanya. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan, tidak terlibat, dan tidak bertanggung jawab atas persoalan pribadi tersebut.

Melalui klarifikasi ini, Bupati berharap masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan nama pejabat daerah untuk kepentingan pribadi. Ia juga mengimbau agar setiap persoalan hukum maupun keuangan diselesaikan secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku.