RRI.CO.ID, Bintuhan - Pemerintah Kabupaten Kaur menyatakan kesiapannya untuk mempererat sinergi dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu guna memperketat pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA), Selasa 19 Mei 2026. Langkah koordinasi ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas keamanan serta memastikan seluruh aktivitas orang asing di wilayah Kaur sesuai dengan aturan keimigrasian.

Dikatakan Kepala Kesbangpol Kaur Usadi Dinata, Pemerintah daerah memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif koordinasi yang sebelumnya dilakukan oleh tim teknis dari Kantor Imigrasi Bengkulu. Kerja sama lintas instansi ini dinilai sangat krusial agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai keberadaan dan tujuan para pendatang mancanegara yang masuk ke wilayah Kabupaten Kaur.

Dalam pertemuan strategis tersebut, dibahas pula mengenai mekanisme pelaporan yang lebih sistematis dengan melibatkan perangkat desa hingga tingkat kecamatan. Hal ini bertujuan agar setiap pergerakan warga asing, baik wisatawan maupun tenaga kerja, dapat terpantau secara administratif demi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat luas.

“Kaur siap bersinergi dengan Kantor Imigrasi dalam rangka mengawasi WNA yang datang ke daerah kita. Kami berencana membentuk Unit Kerja Keimigrasian atau UKK di Kabupaten Kaur, di mana kehadiran unit ini akan menjadi terobosan besar agar akses layanan publik di bidang keimigrasian menjadi jauh lebih dekat dan terjangkau bagi warga lokal, kata Usadi.

Usadi menjelaskan bahwa rencana pembentukan UKK tersebut diproyeksikan akan memberikan kemudahan luar biasa bagi masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Kehadiran kantor layanan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Pertemuan lanjutan antara Bupati Kaur dan pihak Imigrasi dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan Mei mendatang untuk membahas struktur pengawasan yang lebih komprehensif. Pembahasan spesifik mengenai UKK akan menjadi salah satu agenda utama guna mematangkan kesiapan teknis dan fasilitas pendukung yang diperlukan oleh pemerintah daerah.

Melalui sinergi yang harmonis ini, Pemerintah Kabupaten Kaur optimis dapat menciptakan iklim investasi dan pariwisata yang aman namun tetap tertib hukum. Penataan sistem pengawasan orang asing yang terintegrasi menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika kependudukan dan keamanan wilayah.