RRI.CO.ID, Bengkulu – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Bengkulu menggelar kegiatan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kebudayaan.

Acara pencanangan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan, pegawai, serta sejumlah undangan dari berbagai instansi terkait. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu Iskandar Mulia Siregar, S.Si., M.A.P. dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata perubahan pola kerja dan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas dan profesionalisme. Ia menegaskan bahwa seluruh pegawai memiliki peran penting dalam menjaga komitmen tersebut.

“Pencanangan ini adalah titik awal untuk terus berbenah. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung program ZI-WBK. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, bebas dari praktik penyimpangan. Serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, khususnya di bidang pelestarian kebudayaan.

Melalui pencanangan Zona Integritas ini, Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu optimistis dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung reformasi birokrasi di Indonesia.