RRI.CO.ID, Bintuhan - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kaur menekankan pentingnya transparansi data dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Secara khusus, Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur untuk menyajikan data pemilih dari unsur TNI dan Polri secara mendetail, termasuk alamat domisili yang akurat.

Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Kaur sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Hendra Gunawan, dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Media Centre KPU Kaur, baru-baru ini.

Hendra menyatakan bahwa keterbukaan data bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak untuk menjamin validitas daftar pemilih. Menurutnya, KPU Kaur harus mampu menyuguhkan data pemilih dari unsur TNI dan Polri secara rinci, yakni by name by address.

"Kami memberikan penekanan khusus terkait keterbukaan data ini. KPU Kaur harus menyajikan data pemilih dari unsur TNI dan Polri secara detail, alamat per alamat," ucap Hendra seusai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026 di Kantor KPU Kaur, pada Rabu 1 April 2026.

Menurut Hendra, langkah ini dinilai krusial untuk memastikan tidak ada anggota aktif yang masuk dalam daftar pemilih. Sekaligus memastikan mereka yang telah purna tugas atau pensiun mendapatkan hak pilihnya kembali secara tepat sesuai domisili.

Transparansi alamat per alamat ini diharapkan dapat memudahkan verifikasi, memastikan kebenaran status anggota TNI/Polri di lapangan. Menghindari data ganda, meminimalisir kesalahan input data yang sering terjadi pada tingkat desa/kecamatan, serta meningkatkan kepercayaan publik dengan enunjukkan bahwa penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan akuntabel.

Rapat Pleno Terbuka ini merupakan bagian dari agenda rutin untuk memperbarui data pemilih secara berkala guna menghadapi kontestasi politik di masa mendatang. Bawaslu Kaur memastikan akan terus mengawal setiap tahapan pemutakhiran data agar sengketa pemilu di masa depan dapat diminimalisir sejak dini.