RRI.CO.ID, Binthan – Pemerintah Kabupaten Kaur mulai mengambil langkah tegas dalam mengawasi legalitas dan tata kelola administrasi seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, Dr. Nasrur Rahman, menginstruksikan agar sektor swasta tidak lagi memandang sebelah mata kewajiban administratif. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan aktivitas investasi dengan regulasi daerah yang berlaku demi pembangunan yang lebih teratur.

Kehadiran korporasi di Kaur diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pemerintah menekankan bahwa nilai investasi yang besar bukan merupakan alasan bagi perusahaan untuk mengabaikan hukum. Kepatuhan terhadap aturan dipandang sebagai fondasi mutlak agar operasional perusahaan tidak memicu masalah di kemudian hari.

"Kami mendukung penuh iklim investasi, namun seluruh perusahaan wajib tertib administrasi. Jangan sampai keuntungan ekonomi justru melonggarkan aturan yang telah ditetapkan daerah," kata Sekda Kaur, Dr. Nasrur Rahman, Minggu (22/2/26).

Sebagai langkah konkret, Pemkab Kaur akan menjalankan program pembinaan intensif bagi para pelaku usaha. Edukasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur birokrasi yang benar sekaligus membantu perusahaan memetakan potensi kontribusi mereka. Upaya preventif ini diharapkan dapat memangkas hambatan administratif yang selama ini sering mengganggu produktivitas operasional di lapangan.

Melalui pengawasan yang lebih ketat, pemerintah juga berupaya meminimalisir potensi konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Transparansi administrasi dipercaya dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan mencegah sengketa lahan atau lingkungan. Dengan kondisi wilayah yang kondusif, Kabupaten Kaur optimistis dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.