Pemkab Bengkulu Utara Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026

RRI.CO.ID, Bengkulu Utara - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Bengkulu Utara dan diikuti sejumlah perwakilan instansi terkait.

Rapat koordinasi ini menjadi agenda rutin pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam memantau perkembangan inflasi nasional maupun kondisi harga pangan di daerah. Dalam kegiatan tersebut hadir unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS).

Beberapa peserta yang hadir di antaranya KBO Intelkam Polres Bengkulu Utara IPTU Ishar, Staff Fungsional Perdagangan Sutarti, perwakilan BPS Gustiawati, serta perwakilan dari Bapelitbangda, Inspektorat, Bagian Ekonomi Pemda Bengkulu Utara, Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan OPD terkait lainnya. Seluruh peserta mengikuti arahan pemerintah pusat mengenai langkah pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menyampaikan apresiasi kepada daerah yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi agar kenaikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,48 persen secara tahunan atau year on year (y-on-y), sedangkan inflasi bulanan mencapai 0,41 persen month to month (m-to-m). Kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya harga bahan pangan dan biaya transportasi menjelang Hari Raya Idulfitri.

Selain itu, pemerintah pusat juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai sekitar 5 persen memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi di dalam negeri. Namun demikian, situasi global yang belum stabil, termasuk konflik di beberapa negara, turut memengaruhi harga energi dan bahan pokok dunia yang berpotensi berdampak pada kondisi dalam negeri.

Staff Fungsional Perdagangan Bengkulu Utara, Sutarti, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar untuk mengantisipasi lonjakan harga. Menurutnya, langkah pengawasan dilakukan secara berkala bersama tim satgas pangan agar distribusi dan stok kebutuhan masyarakat tetap aman.

“Pemerintah daerah bersama satgas pangan terus melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar guna memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi. Kami juga melakukan pemetaan stok dan distribusi secara real time agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik,” ujar Sutarti.

Dalam rapat itu juga disampaikan bahwa beberapa komoditas masuk kategori zona waspada akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Pemerintah daerah diminta terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar upaya pengendalian inflasi berjalan efektif serta mampu menjaga daya beli masyarakat di daerah.