DPRD Bengkulu Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden pada HUT ke-81 RI

RRI.CO.ID, Bengkulu – DPRD Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna Pengumuman ke-2 Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2026, Jumat 14 Agustus 2026, dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu tersebut mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, M.M., didampingi Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu Agus Riyadi, S.Si., M.Si. Sejumlah unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, pimpinan organisasi serta perwakilan partai politik turut mengikuti agenda tersebut.

Sebanyak 26 dari 45 anggota DPRD Provinsi Bengkulu tercatat hadir dalam rapat paripurna. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari momentum bersama untuk menyimak arah kebijakan nasional sekaligus memperkuat semangat kebangsaan dalam peringatan kemerdekaan.

Agenda utama rapat dilanjutkan dengan mengikuti secara langsung Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026. Rangkaian sidang nasional tersebut meliputi penyampaian laporan kinerja lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada para presiden terdahulu atas pengabdian dan kontribusi dalam meletakkan fondasi pembangunan nasional. “Setiap pemerintahan memiliki tantangan, kebijakan, serta prioritas yang berbeda sesuai dengan kondisi zamannya,” demikian salah satu pokok pidato Presiden yang disampaikan dalam sidang tersebut.

Presiden juga menyoroti upaya pemerintah menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik global. Pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, investasi, penguatan industri serta penciptaan lapangan kerja disebut menjadi bagian penting dalam membangun perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri.

Kemandirian pangan dan energi turut menjadi perhatian dalam pidato kenegaraan tersebut, termasuk melalui peningkatan produksi pangan, hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri dalam negeri. Presiden menegaskan kekayaan alam Indonesia perlu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat perekonomian nasional.

Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah mendorong penguatan kegiatan ekonomi yang tumbuh dari desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut diarahkan menjadi wadah yang menghubungkan petani, nelayan, pelaku UMKM, produsen dan konsumen dalam ekosistem ekonomi yang produktif.

Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatur negara dalam mendukung pelayanan publik. Pembenahan terkait kepastian karier, kompetensi dan perlindungan ASN, termasuk PPPK, diarahkan agar aparatur dapat bekerja secara profesional dan berintegritas.

Secara umum, pidato kenegaraan Presiden menyoroti evaluasi pemerintahan selama satu tahun terakhir sekaligus arah kebijakan ke depan. Sejumlah isu yang menjadi perhatian mencakup program Makan Bergizi Gratis, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, investasi, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, pertahanan dan diplomasi.

Rapat paripurna kemudian ditutup setelah seluruh rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI Tahun 2026 selesai diikuti. Momentum tersebut menjadi bagian dari refleksi perjalanan bangsa sekaligus penguatan komitmen penyelenggara pemerintahan dan lembaga legislatif dalam menerjemahkan semangat kemerdekaan ke dalam pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.