RRI. CO. ID, Bintuhan - Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu melakukan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun Anggaran 2026 pada Pemerintah Kabupaten Kaur Rabu 11 Maret 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan diruang kerja Bupati Kaur yang di hadiri wakil Bupati Kaur, Sekda Kaur, apara asisten dan kelapa OPD dilingkungan Pemkab Kaur.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Sugimulyo menyampaikan bahwa dengan kondisi penurunan Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan dan memfokuskan penganggaran pada lima sektor prioritas, yakni pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan layanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, serta ketahanan pangan. Selain itu, dukungan terhadap penguatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) juga menjadi perhatian penting.

" Dengan adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan serta memfokuskan penganggaran pada sektor-sektor yang benar-benar prioritas. Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal yang menantang menuntut pemerintah daerah melakukan penajaman program dan kegiatan, sehingga belanja daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ucapnya.

Untuk itu diperlukan komitmen serta dukungan penuh dari kepala daerah beserta seluruh jajaran perangkat daerah agar target pembangunan pada lima sektor prioritas tersebut dapat tercapai secara optimal.Hal ini penting agar target pembangunan pada lima sektor prioritas dapat tercapai secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan evaluasi yang dilakukan BPKP sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kaur terus berupaya melakukan perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan pada lima sektor prioritas tersebut serta siap mendukung dan berkolaborasi bersama BPKP agar perencanaan dan penganggaran semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

" Bahwa evaluasi yang dilakukan oleh BPKP ini bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah (APBD) agar tepat sasaran, berorientasi pada hasil, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.Evaluasi ini juga menilai kualitas perencanaan, pengawasan, dan keselarasan program dengan sasaran pembangunan daerah.

“Evaluasi ini supaya Kabupaten Kaur bisa lebih baik dalam perencanaan pembangunan di daerah, termasuk di bidang pendidikan, penanganan stunting, dan ketahanan pangan. Bupati juga berharap evaluasi yang dilakukan oleh BPKP dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Kaur," tuturnya