RRI.CO.ID, Bintuhan - Pemerintah Kabupaten Kaur bersama BAZNAS resmi memperkuat koordinasi pengumpulan zakat bagi ASN dan PPPK yang berpenghasilan di atas Rp 4,25 juta per bulan. Langkah strategis ini diambil untuk memaksimalkan potensi zakat di lingkup birokrasi guna mempercepat program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Dengan partisipasi pegawai yang maksimal, BAZNAS memproyeksikan perolehan rutin bulanan dapat menyentuh angka Rp 200 juta. Dana yang terkumpul nantinya akan dialokasikan secara transparan untuk sektor-sektor krusial, mulai dari modal usaha UMKM, beasiswa pendidikan, hingga layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Dana yang terkumpul akan dialokasikan pada sektor-sektor krusial. Kami bertekad menjaga kepercayaan publik melalui sistem manajemen yang terbuka," kata Ketua BAZNAS Kaur, M. Jalil, 18 Februari 2026.

Memasuki tahun 2026, BAZNAS menetapkan target ambisius namun realistis sebesar Rp 2,5 miliar. Angka ini didasarkan pada besarnya jumlah aparatur sipil di Kabupaten Kaur, di mana program ini tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai pilar strategis penopang kesejahteraan sosial.

Transparansi menjadi kunci utama agar para pegawai merasa yakin dalam menyalurkan kewajibannya melalui lembaga resmi. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BAZNAS, diharapkan manfaat zakat dapat dirasakan secara nyata oleh warga Kaur serta mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal.