RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, belum mencabut izin secara administrasi, terhadap pertambangan emas Martabe di Sumatra Utara (Sumut). Hal itu diungkapkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, saat dikonfirmasi terkait pencabutan izin Martabe. 

Diungkapkan Bahlil bahwa Martabe, hanya baru diumumkan akan dicabut izinnya karena dugaan pelanggaran. Namun demikian dijelaskannya, saat ini kementerian yang dipimpinnya masih melakukan kajian mendalam, terkait pencabutan izin tersebut.

"Sampai dengan sekarang kan Martabe itu diumumkan untuk dicabut, tetapi pencabutannya itu kan dilakukan oleh Kementerian ESDM. Artinya sampai dengan sekarang itu belum ada pencabutan untuk urusan administrasinya," kata Bahlil saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.

Selain sedang dilakukan kajian, diungkapkannya bahwa ia juga akan berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dijelaskannya sebagai pertimbangan dalam penentuan pencabutan izin tersebut. 

Bahlil menegaskan, dalam penentuan tersebut, pemerintah melakukan evaluasi mendalam dan melihat polemik yang terjadi terkait perusahaan tambang tersebut. Ia menjelaskan pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo, menegaskan perlindungan lingkungan menjadi salah satu faktor utamanya.

Bila nantinya dalam evaluasi dan berbagai pertimbangan itu Martabe ditemukan melakukan pelanggaran, maka sanksi tetap akan dijatuhkan. Namun bila tidak adanya pelanggaran Bahlil mengatakan, pemerintah akan mengambil kebijakan penentuan nasib Martabe. 

"Sekarang lagi melakukan pendalaman dan ini semuanya kita lakukan dalam rangka bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan dan proses pertumbuhan ekonomi di daerah. Kalau memang itu (pelanggaran) tidak ditemukan, maka penting untuk kita juga membijaksanai dengan cara yang baik," kata dia.