Menteri Bintang Tutup Rangkaian Rakornas PPPA
- 26 Jun 2024 05:00 WIB
- Pusat Pemberitaan
KBRN, Surabaya: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menutup rangkaian Rakornas PPPA, Selasa (25/6/2024). Rakornas yang dihadiri oleh seluruh kepala dinas PPPA itu mencapai kesepakatan bersama yang ditandai dengan Komitmen Dyandra 2024.
Dalam komitmen tersebut disepakati beberapa hal, termasuk soal dana alokasi khusus (DAK) fisik maupun non-fisik untuk 2025. Menteri Bintang berharap kedua dana tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, mengingat kasus kekerasan perempuan dan anak terus meningkat.
“Ke depan kami akan ada DAK fisik, lalu kami sosialisasikan agar sesuai harapan mereka (dinas). Komitmen mereka untuk mengawal DAK non-fisik yang kami bagikan, kami harapkan digunakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Menteri Bintang usai menutup Rakornas PPPA di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (25/6/2024).
Menteri Bintang melihat Komitmen Dyandra ini sangat menarik dan tinggal menunggu implementasi di lapangan dari berbagai daerah. “Saya harapkan ini ditindak lanjuti dan komitmen yang sudah mereka sepakati bersama diharapkan diimplementasikan dengan baik,” kata Bintang.
Diketahui, DAK fisik difokuskan untuk meningkatkan sarana-prasarana dan merenovasi bangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPPA. Sedangkan, DAK non-fisik akan dipergunakan untuk biaya layanan korban seperti visum, pendampingan hukum dan sebagainya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Bintang bersama perwakilan lima kepala dinas PPPA menandatangani komitmen bersama. Dalam komitmen itu seluruh peserta Rakornas PPPA 2024 sepakat melakukan percepatan untuk mencapai tujuan PPPA.
Adapun komitmen bersama ini dinamakan sebagai “Komitmen Dyandra 2024”. Isi dari komitmen tersebut dibacakan oleh Kepala Dinas PPPA Provinsi Jawa Timur Tri Wahyu Liswati.
Perwakilan kepala dinas daerah yang ikut menandatangani Komitmen Dyandra berasal dari Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Jawa Timur. Kemudian Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat.
“Satu, meningkatkan kesetaraan gender secara bermakna di berbagai bidang pembangunan, dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan TPPO. Kedua, memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya,” kata Tri dalam acara Rakornas PPPA di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (25/6/2024).
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....