Tolak Visa Israel Houghton, PB Mathalaul Anwar Apresiasi Pemerintah

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Dr. KH. Jazuli Juwaini, MA, MM menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap sikap tegas Pemerintah Indonesia yang tidak memberikan izin penyelenggaraan konser Israel Houghton bersama Israel & New Breed di Indonesia. Serta memastikan akan menolak permohonan visa bagi musisi asal Amerika Serikat tersebut.

Pemerintah sebelumnya menegaskan tidak akan mengizinkan rencana pertunjukan Til The Whole World Knows Tour 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 24 Oktober 2026. Direktur Jenderal Imigrasi juga menyatakan bahwa apabila Israel Houghton mengajukan visa, permohonan tersebut akan ditolak dengan mempertimbangkan rekam jejak dukungannya terhadap Israel, kepentingan masyarakat, harmoni sosial, dan keamanan nasional.

“Kami mengapresiasi dan mendukung sikap tegas Pemerintah Indonesia. Keputusan untuk tidak memberikan izin konser dan menolak visa Israel Houghton merupakan langkah yang sejalan dengan sikap dan politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan,” kata KH. Jazuli, Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan menyangkut agama, identitas, ataupun nama seseorang. Yang menjadi perhatian adalah sikap politik dan rekam jejak dukungan terhadap Israel serta potensi suatu kegiatan publik dimanfaatkan untuk menyampaikan propaganda atau kampanye politik yang bertentangan dengan posisi Indonesia terhadap Palestina.

Pemerintah sendiri telah menjelaskan bahwa kekhawatiran tersebut muncul karena kegiatan musik serupa di sejumlah negara pernah dikaitkan dengan kampanye politik untuk mendukung Israel. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan politik luar negeri Indonesia dan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan.

“Sederhana saja. Indonesia mempunyai sikap yang jelas terhadap Palestina. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka dan menolak segala bentuk upaya yang dapat digunakan untuk membangun legitimasi atau propaganda politik bagi Israel," ujarnya.

"Karena itu, ketika pemerintah melihat adanya potensi kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan sikap Indonesia. Maka langkah tegas pemerintah patut diapresiasi,” ucapnya menambahkan.

Ia menilai kebijakan pemerintah tersebut juga menunjukkan bahwa kebebasan berkesenian tetap harus ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional. Lalu keamanan, ketertiban, dan politik luar negeri Indonesia.

“Kita tidak mempersoalkan musiknya, tidak mempersoalkan agamanya, dan tidak mempersoalkan kebebasan orang untuk menjalankan keyakinannya. Tetapi Indonesia juga memiliki kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri yang harus dihormati, jangan sampai kegiatan seni atau keagamaan dijadikan pintu masuk untuk menyebarkan propaganda politik yang bertentangan dengan sikap bangsa Indonesia,” katanya.

Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar juga menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan bagian dari komitmen Indonesia. Terhadap prinsip kemerdekaan, keadilan, dan penolakan terhadap penjajahan.

“Sejak awal berdirinya Republik Indonesia, kita memiliki komitmen yang kuat terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjajah. Palestina adalah salah satunya, karena itu, sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina harus konsisten dan tidak boleh dilemahkan oleh berbagai bentuk propaganda,” ujarnya.

KH. Jazuli berharap sikap pemerintah tersebut menjadi pesan yang jelas bahwa ruang publik Indonesia tidak boleh digunakan untuk kepentingan propaganda politik Israel yang bertentangan dengan sikap Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga kerukunan antarumat beragama.

“Kita membela Palestina bukan karena kebencian terhadap agama atau bangsa tertentu. Kita membela Palestina karena prinsip kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, dan penolakan terhadap penjajahan. Justru karena itu, kita harus tetap menjaga persaudaraan dan kerukunan di dalam negeri,” ucapnya.