Oleh Agus Widiyanto, Wartawan Pemerhati Koperasi

RRI.CO.ID, Jakarta - Krisis energi merupakan bahaya laten yang terus mengancam kedaulatan nasional Indonesia hingga saat ini. Posisi Indonesia sebagai net importir minyak bumi sejak tahun 2003 memperburuk kondisi ketahanan energi.

Konsumsi BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari pada periode tahun 2024 sampai 2025. Produksi domestik yang hanya 610 ribu barel per hari menciptakan kesenjangan besar yang harus diimpor.

Konflik Iran melawan Israel dan Amerika Serikat berpotensi mengganggu stabilitas pasok minyak mentah menuju Indonesia. Sekitar 19 persen impor minyak Indonesia berasal dari Arab Saudi yang lokasinya dekat area perang.

Pasokan dari Nigeria, Angola, serta negara jiran seperti Malaysia dan Singapura tetap tersedia secara aman. Total porsi pasokan dari negara-negara yang tidak terdampak konflik bersenjata tersebut mencapai angka 35 persen.

Lonjakan harga minyak mentah dunia sempat menyentuh angka 100 dolar AS per barel pada pasar global. Kenaikan harga ini langsung membebani keuangan negara karena asumsi APBN hanya sebesar 70 dolar AS.

Pemerintah menghadapi pilihan sulit antara menaikkan harga jual BBM atau menambah beban anggaran subsidi negara. Dinamika harga energi menjadi masalah jangka panjang yang harus segera dicarikan solusi swasembada yang nyata.

Indonesia sebenarnya memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 3,3 miliar barel pada awal tahun 2025 ini. Cadangan tersebut tersebar di 128 cekungan, namun sebanyak 68 cekungan di antaranya belum dioperasikan maksimal.

Penemuan cadangan migas baru di wilayah Warim Papua memberikan harapan besar bagi perwujudan kemandirian energi. Pilihan untuk berswasembada BBM menjadi langkah paling tepat dalam konteks ketahanan nasional dan ekonomi makro.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan potensi 45 ribu sumur minyak rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. “Kalau masing-masing sumur bisa menghasilkan 1 BPH saja, akan ada tambahan lifting nasional,” kata Bahlil.

Kontribusi sumur rakyat bisa menyentuh angka 200 ribu BPH jika dikelola menggunakan manajemen yang lebih profesional. Sayangnya, hambatan regulasi dan risiko kecelakaan kerja masih menjadi kendala klasik yang menghambat pendayagunaan potensi.

Bahlil Lahadalia kini menerbitkan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 untuk membuka peluang bagi koperasi daerah. Regulasi ini memastikan hasil sumur rakyat yang dikelola BUMD atau koperasi wajib ditampung oleh kilang Pertamina.

Pemerintah perlu memfasilitasi teknologi tepat guna yang terjangkau bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah. Semoga Indonesia tidak mengalami krisis energi berkepanjangan di tengah bumi yang kaya akan sumber daya alam.