Warga Ungkap Praktik Pungli PTSL di BPN Jakarta Timur

KBRN, Jakarta: Salah seorang warga bernama Baskoro mengungkapkan adanya praktik pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Timur. Besaran pungli yang diminta petugas bervariasi ada yang hingga Rp 2 juta.

“Mereka jadi (sertifikat) dulu baru dihubungi kalau mau diberikan harus ada pungutan,” kata Baskoro di sela-sela aksi unjuk rasa di depan kantor BPN Jakarta Timur, Rabu (15/3/2023).

“Ada (dimintai duit) rata-rata ada Rp 2 juta. Dari pokja, masyarakat juga seperti itu. mereka menggunakan alat-alat di RT, RW juga,” lanjutnya.

Pungli diberikan supaya membantu memuluskan pembuatan sertifikat. Ada juga setelah sertifikat sudah jadi oknum petugas tersebut lalu menghubungi pemohon untuk meminta imbalan.

“Jadi begini mereka itu jadi (sertifikat) dulu. Setelah jadi baru dihubungi warga itu bahwa sertifikatnya sudah jadi. Kalau misalnya mereka mau (sertifikat) diberikan mereka ada uang-uang pengutan,” ungkap Baskoro.

Sementara itu, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Jakarta Timur, Dede Wahyudi membantah adanya praktik pungli program PTSL di kantornya. Menurut dia, seluruh jajarannya sudah diinstruksikan supaya tidak melakukan pungli.

“Kalau kita dari BPN sudah kita sampaikan ke jajaran kita semua tidak ada pungli. Kalau di luar (pegawai BPN) itu kita tidak tahu. Untuk jajaran BPN Jakarta Timur tidak ada pungutan,” tegas Dede.

Baskoro mengikuti aksi unjuk rasa bersama Aliansi Pejuang Tanah untuk Rakyat. Aksi unjuk rasa ini digelar di tengah guyuran hujan. Namun warga tetap mengikuti aksi ini dengan penuh semangat. Sambil orasi, mereka menghidupkan suasana aksi dengan musik sambil berjoged.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa menuntut supaya Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra dicopot dari jabatannya. Sudarman dianggap bertanggung jawab atas dugaan hilangnya berkas permohonan PTSL milik warga.

“Kita hari ini dari Aliansi Pejuang Tanah untuk Rakyat menuntut pertanggung jawaban BPN Jakarta Timur atas carut marutnya pelaksanaan PTSL dari tahun 2018 sampai tahun 2023,” ujar Jubir aliansi, Eko Wibowo di sela-sela aksi unjuk rasa di depan kantor BPN, Jakarta Timur.

“Kita juga minta supaya dilakukan audit penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan kelembagaan BPN Jakarta Timur, copot Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur dan mendesak BPN untuk membasmi mafia tanah,” lanjut Eko Wibowo.

Aliansi Pejuang Tanah untuk Rakyat melakukan advokasi terhadap warga pemohon PTSL dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan se-Jakarta Timur. Sejak tahun 2018 warga tersebut mengajukan PTSL namun hingga memasuki tahun 2023, sertifikatnya tak kunjung tuntas.