KBRN, BENGKULU: Optimalisasi perangkat digital menjadi salah satu tantangan besar bagi pegiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengarungi tahun 2025. Pasalnya, masih banyak pelaku UMKM kesulitan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen di pasar digital.
"Pelaku UMKM wajib memanfaatkan digitalisasi, khususnya di sektor pemasaran dan penjualan. Keterbatasan adopsi digitalisasi menjadi tantangan besar bagi para pelaku UMKM," ujar Tangguh SR, pegiat UMKM Bengkulu, dalam dialog interaktif di RRI Bengkulu, Senin (20/1/2025).
Saat ini, hanya sekitar 25% UMKM yang memiliki akses ke ekosistem digital memadai. Menurut Tangguh, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur internet di daerah terpencil. Serta memperbanyak program literasi digital. "Salah satunya dengan melibatkan lebih banyak akademisi dan praktisi bisnis sebagai mentor," ungkap Brand Ambassador Kopi Dang Bengkulu tersebut.
Persaingan ketat di pasar domestik dan global juga menjadi tantangan bagi UMKM. Kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia hanya mencapai 15%. Angka tersebut, jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia (17,3%) dan Thailand (28,7%).
Beberapa kendala, antara lain, kurangnya kapasitas produksi, kesulitan mengakses mitra internasional, dan rendahnya kualitas produk yang memenuhi standar ekspor.
"UMKM perlu berkolaborasi dengan industri besar untuk memperkuat rantai pasok. Serta prioritas pembekalan pelatihan sertifikasi ekspor, dan fasilitasi akses ke pasar internasional," terang Tangguh.
Tantangan berikutnya, UMKM masih terkendala ketidakmampuan mengelola kredit dan kurangnya riset pasar. Sehingga menyebabkan banyak UMKM mengalami kegagalan produk.
"Untuk urusan persaingan dan inovasi. Butuh lebih banyak pelatihan dan pendampingan bisnis, agar mengasah pelaku UMKM menciptakan diferensiasi produk yang kompetitif," tuturnya.
Sementara itu, ada beberapa peluang UMKM, dapat dimaksimalkan dari program Asta Cita pemerintah. Antara lain, program makan bergizi gratis, pembangunan rumah murah, hingga sarana pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, di sektor pengadaan barang dan jasa, pemerintah mengalokasikan 40% anggaran untuk UMKM.
Begitu pun dengan hilirisasi ekonomi di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hal ini menjadi peluang UMKM sebagai rantai pasok global. "UMKM juga harus memaksimalkan ketersedian 30% ruang publik untuk penjualan dan promosi produk. Termasuk pengembangan UMKM melalui akselerasi ekonomi digital," paparnya.
Pemerintah juga perlu memperluas skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro dengan mempermudah persyaratan administrasi. Meski demikian, Tangguh mengajak pelaku UMKM untuk mandiri agar tidak selalu bergantung dengan pemerintah. Antara lain, dengan cara berinovasi dan berkreasi.
Selain itu, UMKM perlu juga menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan sebagai bentuk efisiensi produksi. "Pelaku UMKM perlu menerapkan efisiensi, tanpa mengurangi kualitas produk. Perbanyak juga kemitraan, agar dapat memperluas jaringan pasar, dan memperkuat informasi. Serta upgrade skill agar tetap relevan di pasar," pungkasnya.
Untuk diketahui, UMKM Indonesia saat ini mendominasi dunia usaha dan berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Sebanyak 97% tenaga kerja terlibat langsung dalam UMKM. Menghasilkan 60% Produk Domestik Bruto (PDB), dan 15,5% ekspor. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara dengan jumlah UMKM terbanyak di ASEAN. Meski demikian, dominasi UMKM masih di kategori usaha mikro. Tercatat 68% omzet tahunan di bawah Rp 50 juta, dan 31% laba bersih di bawah Rp 1 juta per bulan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....