RRI.CO.ID, Bengkulu - Dunia hari ini bergerak dalam kecepatan yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik bersenjata di Ukraina dan Timur Tengah, fluktuasi harga energi global, semuanya membentuk sebuah turbulensi geopolitik yang kompleks dan saling terhubung.
Pada saat yang sama, Indonesia juga menghadapi sejumlah persoalan domestik yang memerlukan perhatian serius. Program-program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat tentu patut diapresiasi, namun pelaksanaannya harus terus dievaluasi agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Program pemerintah yang bergulir saat ini merupakan langkah progresif untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini. Namun, berbagai catatan terkait tata kelola, kesiapan infrastruktur, efektivitas distribusi, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran perlu dijawab secara transparan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Di sektor lapangan kerja tantangan juga tidak kalah besar. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru setiap tahunnya.
Sementara itu, tekanan global menyebabkan dunia usaha lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan investasi. Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu memperkuat iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian regulasi, serta memastikan bahwa agenda pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan kebutuhan dunia industri dan masyarakat.
Namun demikian, di tengah berbagai persoalan tersebut, terdapat satu modal yang tidak boleh diabaikan, yakni soliditas nasional. Sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia mampu melewati berbagai krisis karena memiliki kekuatan sosial yang besar berupa semangat gotong royong, persatuan, dan kebersamaan.
Ketika krisis ekonomi melanda, ketika pandemi menguji daya tahan bangsa, maupun ketika berbagai gejolak sosial dan politik muncul, kekuatan utama Indonesia selalu terletak pada kemampuan masyarakatnya untuk tetap menjaga kohesi sosial. Tantangan dalam menjaga ritme pembangunan ekonomi ini kian kompleks ketika diperhadapkan pada realitas era digital yang menghadirkan tantangan baru terhadap soliditas tersebut.
Ruang publik kini dipenuhi oleh arus informasi yang bergerak sangat cepat. Di satu sisi, hal ini membuka peluang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam kehidupan demokrasi.
Namun di sisi lain, ada hal yang patut diwaspadai, apabila adanya pihak-pihak yang memanfaatkan partisipasi publik untuk menyebarkan disinformasi, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, memperbesar keresahan publik atau mendorong agenda tertentu yang berpotensi menggangu persatuan nasional.
Karena itu, menjaga persatuan nasional bukan sekadar agenda moral, melainkan kebutuhan strategis. Stabilitas sosial dan politik merupakan faktor penting yang menentukan keberlanjutan pembangunan dan daya tarik investasi.
Investor, baik domestik maupun internasional, membutuhkan kepastian dan stabilitas sebelum menanamkan modalnya. Tidak ada investasi yang dapat tumbuh optimal di tengah situasi sosial yang penuh konflik, ketidakpastian politik, atau gangguan keamanan.
Dalam konteks ini, kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian penting dari demokrasi. Masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan publik, dan mengingatkan pemerintah ketika terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan program.
Namun kritik yang konstruktif harus dibedakan dari tindakan yang mengarah pada provokasi, kekerasan, maupun upaya-upaya yang dapat merusak tatanan sosial. Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa dan beradab.
Peran gerakan mahasiswa menjadi semakin penting dalam situasi saat ini. Sebagai kelompok yang paling dekat dengan teknologi dan media digital, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen literasi, dialog, dan perubahan positif. Energi kritis yang dimiliki gerakan mahasiswa perlu diarahkan untuk menghasilkan gagasan, inovasi, dan solusi atas berbagai persoalan bangsa, bukan justru terjebak dalam narasi kebencian dan polarisasi yang kontraproduktif.
Selain itu, pemerintah juga perlu membangun ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Keterbukaan terhadap kritik dan masukan akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Persatuan nasional tidak dapat dibangun hanya melalui seruan normatif, tetapi harus diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, tantangan global yang kita hadapi hari ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas nasional, memperkuat iklim investasi, serta memastikan keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dirancang untuk masa depan Indonesia. Perbedaan pandangan boleh saja terjadi, bahkan diperlukan dalam alam pikiran demokrasi. Namun persatuan bangsa harus tetap menjadi titik temu yang tidak boleh dikorbankan.
Di tengah turbulensi global yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, Indonesia membutuhkan lebih banyak dialog daripada konflik, lebih banyak kolaborasi daripada konfrontasi, dan lebih banyak solusi daripada provokasi. Sebab hanya dengan soliditas nasional yang terjaga, Indonesia dapat melangkah dengan percaya diri menuju cita-cita sebagai bangsa yang maju, berdaulat, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.**
Penulis Opini ini adalah Muhammad Zaki Mubarak (Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah).
*disclaimer: Pendapat yang disampaikan di artikel ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan kebijakan atau pandangan resmi RRI.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....