Oleh : Muhamad Alriansyah Idris

“Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”— Nabi Muhammad SAW (HR. Bukhari)Sabda Rasulullah SAW di atas bukan sekadar peringatan spiritual. Ia adalah prinsip dasar kepemimpinan yang berlaku lintas zaman.

Ketika sebuah posisi atau jabatan publik diberikan bukan karena kompetensi, melainkan karena koneksi, kedekatan, atau bahkan transaksi politik, maka kehancuran bukan sekadar kemungkinan — tapi keniscayaan.Hari ini, kita menyaksikan babak baru dari krisis moral dan integritas birokrasi di negeri ini.

Salah satu yang sedang hangat adalah mencuatnya nama seorang menteri dalam dugaan keterlibatan melindungi situs-situs Judol. Nama itu bukan hanya simbol dari kegagalan pengawasan internal, tapi juga dari gagalnya sistem rekrutmen kepemimpinan publik kita.Kita terlalu sering melihat jabatan strategis diisi oleh mereka yang tidak punya kapasitas di bidangnya.

Mereka hadir bukan karena keahlian, tetapi karena balas jasa politik, titipan elite, atau sebagai “hadiah” atas kontribusi dalam kontestasi kekuasaan. Dalam suasana seperti ini, akuntabilitas dan integritas menjadi barang mewah yang hanya hadir di pidato-pidato formal, tapi absen di praktik nyata.

______________

Dulu Pemuda Jadi Teladan, Kini Jadi KontenKondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran generasi muda terhadap tanggung jawab sosial dan intelektual mereka. Kita menyaksikan pemuda lebih sibuk menciptakan konten viral daripada menciptakan solusi. Bandingkan dengan pemuda zaman dahulu seperti Tan Malaka, yang di usia 20-an telah menjadi pemikir revolusioner dan penulis buku "Madilog", atau Bung Hatta yang di usia mudanya telah menggembleng diri dalam dunia aktivisme dan pemikiran ekonomi-politik demi kemerdekaan bangsanya.

Ketimpangan semangat ini tak lepas dari lingkungan sosial dan pendidikan yang kita bangun hari ini. Sistem pendidikan tak lagi menekankan karakter, tetapi lebih pada angka dan gengsi. Tidak heran jika integritas menjadi barang langka.

______________

Kepemimpinan Umar bin Khattab: Tegas dan VisionerBandingkan dengan praktik kepemimpinan Umar bin Khattab RA. Umar bukan hanya seorang negarawan, ia adalah pemimpin moral. Jabatan publik di masa Umar bukan hak, melainkan amanah. Umar sangat selektif dalam menunjuk pejabat. Ia tidak menunjuk seseorang karena hubungan personal, melainkan karena kecakapan dan kejujurannya.

Salah satu kisah yang patut kita renungkan adalah ketika Umar menerima laporan tentang Gubernur Mesir saat itu, Amr bin al-‘Ash, yang merobohkan rumah seorang warga tua demi membangun masjid megah. Meski tampak mulia di permukaan, tindakan itu mengorbankan hak orang kecil. Umar pun merespons dengan cara yang tak biasa: beliau mengirimkan tulang yang dibungkus kain kepada Amr. Sebuah pesan simbolik — bahwa kekuasaan yang menyakiti rakyat kecil adalah kekuasaan yang busuk, seperti tulang yang sudah lapuk.

Di sini, Umar bukan hanya menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil, tapi juga menunjukkan sikap pemimpin sejati: berani menegur bawahannya tanpa ragu, bahkan bila mereka adalah orang-orang kepercayaannya.

______________

Apa yang Bisa Kita Lakukan Hari Ini?Sebagai rakyat, kita harus lebih kritis dan tidak apatis. Jangan terjebak pada glorifikasi sosok pemimpin yang hanya pintar bicara, tapi kosong dalam kebijakan. Kita juga harus berhenti memaklumi politik transaksional yang semakin merajalela. Dan untuk para pemuda — sudah saatnya kembali belajar seperti pemuda zaman pergerakan dulu. Bangun kapasitas, bentuk integritas, dan lawan sistem yang hanya melahirkan boneka kekuasaan.

Sabda Nabi SAW harus jadi alarm keras: Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Hari ini, kita sedang dalam antrean menuju kehancuran itu. Tapi jika kita mulai memperjuangkan sistem yang adil, bersuara untuk kebenaran, dan berani menuntut pemimpin yang jujur dan ahli, kita bisa keluar dari antrean itu — dan bahkan mungkin memotongnya.