Sekolah Berharap Pengelolaan Dapur MBG Tetap Dilakuakn oleh SPPG

RRI.CO.ID,Bintuhan - Tata kelola pendistribusian makan bergizi gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kaur dinilai kian membaik. Porsi dan menu MBG Yang disajian pun juga selalu sesuai dengan selera siswa.

Salah seorang siswa SMPN 08 Kaur Alfarizi mengaku menu yang disajikan dalam MBG selalu berpariatif. Mulai dari olahan telur ayam, ikan, daging ayam, hingga daging sapi.

Selain itu juga lengkap dengan aneka buah segar dan sayuran. Selain memberikan makanan yang bergizi sesuai demagn plrai dan takaran, kehadiran MBG juga dinilai oleh siswa mampu meringankan biaya jajan harianya.

"Menurut saya MBG yang kami dapat setiap harinya sudah sangat baik ya. Menu-menunyapun juga selalu beganti-ganti mulai dari ikan bahkan hingga rendang daging juga ada," ujarnya Alfarizi kepada RRI Senin 21 September 2026.

Alfarizi dan siswa lainya berharap kedepan kualitas dan menu makanan MBG dapat terus terjaga. Baik itu dari bahan baku masakan hingga peralatan yang digunakan untuk memasak.

"Kehadiran MBG ini jiga bisa bikin kami lebih hemat, karena uang jajan yang diberikan orang tua bisa kami sisihkan. Harapan kami SPPG dapat terus meningkatkan kualitas MBG yang diberikan untuk kami anak sekolah," ucapnya.

Sementara itu Kepala Kepala Sekolah SMPN 08 Kaur Langgeng Setyo Budi mengatakan setiap harinya ompreng yang berisikan makana bergizi tersebut selalu dinikmati oleh siswa dan siswinya. SPPG juga selalu memberikan menu MBG yang sesuai dengan standar gizi yang berlaku.

Sekolah pada dasarnya selalu mendukung penuh pelaksanaan MBG. Namun untuk urusan pengolahan makanan, pihak sekolah berharap tetap dilakukan oleh SPPG,bukan dialihkan kepada kantin sekolah.

"Kami sangat setuju kalau program MBG ini tetap di kelola oleh SPPG. Karena pelayanan yang kami terima selama sudah samgat bagus," ujar Kepala Sekolah SMPN 08 Kaur.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dinilai jauh lebih siap dari segi fasilitas, standarisasi, dan tenaga ahli gizinya. Dibandingkan jika pengelolaan diserahkan ke kantin sekolah yang berisiko menimbulkan masalah baru dalam hal kontrol kualitas.

Maka dari itu Pemerintah Pusat diharapkan untuk dapat mempertimbangkan kembali wacana tersebut. Sehingga sekolah dapat lebih fokus pada kegiatan belajar mengajar saja.