DPRD Bengkulu Siap Kawal Anggaran Mitigasi Bencana 2027

RRI.CO.ID, Bengkulu - Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto menegaskan komitmen legislatif untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Hal tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Grage Hotel Bengkulu.

FGD mengusung tema “Sinergi Lintas Sektor dalam Upaya Penguatan Mitigasi Risiko Dampak Bencana di Wilayah Kota Bengkulu”. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi seluruh unsur Forkopimda untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan menghadapi berbagai ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Herimanto mengatakan, bencana tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi. Karena itu, kesiapan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat menjadi hal penting untuk meminimalkan risiko serta melindungi keselamatan warga.

“Bencana itu tidak pernah dapat kita tebak kapan datangnya, tetapi Allah mengajarkan kita untuk bersiap siaga. Kadang-kadang kita lagi tidur, kita tidak tahu kapan saatnya bencana terjadi. Inilah kehadiran kita, kita membahas ini untuk masyarakat Kota Bengkulu,” ujar Herimanto, Senin 14 September 2026.

Ia menegaskan DPRD Kota Bengkulu siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Bengkulu dan seluruh unsur Forkopimda dalam menyusun langkah konkret menghadapi berbagai potensi bencana. “Kami dari DPRD Kota Bengkulu siap untuk bersinergi. Mari bersama-sama kita tuangkan apa saja yang dibutuhkan, didampingi Pak Kapolres, Kajari, Pengadilan, dan Dandim,” katanya.

Selain memperkuat koordinasi, DPRD Kota Bengkulu menyatakan kesiapan mengawal kebutuhan anggaran untuk program mitigasi dan penanggulangan bencana pada tahun anggaran 2027. Herimanto meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama organisasi perangkat daerah terkait mulai menginventarisasi kebutuhan yang diperlukan dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana.

“Kami dari DPRD Kota Bengkulu siap menganggarkan apa-apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Bengkulu. Tolong kawan-kawan BPBD dan OPD terkait, ini coba dipikirkan untuk anggaran tahun 2027,” katanya.

Menurutnya, dukungan anggaran perlu diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar menunjang kesiapsiagaan dan respons cepat ketika terjadi bencana. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketersediaan peralatan tanggap darurat di kantor pemerintahan maupun fasilitas publik, Herimanto mendorong agar setiap instansi memiliki perlengkapan dasar yang dapat digunakan ketika terjadi kondisi darurat.

Herimanto menilai kesiapsiagaan tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi, peralatan, sistem koordinasi, sumber daya manusia hingga prosedur penanganan harus dipersiapkan sejak awal. Ia juga mengapresiasi sinergi yang selama ini dilakukan jajaran Forkopimda, TNI-Polri, Basarnas, pemerintah daerah serta berbagai unsur masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat.

Herimanto berharap koordinasi yang dibangun melalui FGD tersebut dapat menghasilkan langkah nyata dalam memperkuat mitigasi bencana di Kota Bengkulu. Dengan kesiapan yang lebih baik, pemerintah bersama seluruh unsur terkait diharapkan mampu memberikan perlindungan dan pelayanan yang cepat kepada masyarakat ketika bencana terjadi.