Legislator Erna Sari Dorong Transmigrasi Kaur Dapat Akses Dasar

RRI.CO.ID, BENGKULU – Pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Kaur, Bengkulu, dinilai tidak cukup hanya dengan menempatkan masyarakat dan membangun permukiman. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya infrastruktur dasar, terutama akses jalan dan layanan kesehatan, agar kawasan transmigrasi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, mendorong pemerintah melakukan pemetaan secara lebih spesifik terhadap persoalan yang dihadapi setiap kawasan transmigrasi, termasuk kawasan transmigrasi di Kabupaten Kaur.

Menurut Erna, persoalan akses dasar masih menjadi tantangan yang harus segera ditangani. Ia menyoroti kondisi jalan menuju kawasan transmigrasi yang dinilai menyulitkan masyarakat ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

“Kalau membawa pasien, itu hanya bisa dilalui dengan motor. Bahkan pasien yang masih hidup dimasukkan ke dalam peti, kemudian diikat di motor,” kata Erna dalam video saat menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat bersama kementerian terkait dalam situs medsos pribadinya dilihat pada Senin, 14 September 2026.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat transmigrasi. Menurutnya, akses terhadap fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh terhambat hanya karena persoalan infrastruktur jalan.

“Ini kan juga tidak benar. Sementara kesehatan ini adalah pelayanan dasar,” tegasnya.

Erna meminta Kementerian terkait tidak menggunakan pendekatan pembangunan yang seragam, tetapi melakukan lokalisasi persoalan di masing-masing kawasan transmigrasi. Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat mengetahui jalan, jembatan, fasilitas kesehatan maupun infrastruktur lainnya yang paling mendesak untuk mendapatkan intervensi pembangunan.

DIa juga mencontohkan kawasan transmigrasi di Kabupaten Kaur yang menurutnya telah dibangun, tetapi belum sepenuhnya didukung akses infrastruktur yang memadai. Kondisi itu berpotensi membuat masyarakat transmigran kesulitan mengakses pusat pelayanan dan berbagai aktivitas ekonomi.

“Contohnya ada daerah transmigrasi di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Daerah transmigrasinya sudah dibangun, tetapi aksesnya tidak dibangun,” tuturnya

Karena itu, Erna menekankan pembangunan kawasan transmigrasi harus dilakukan secara terpadu. Tidak hanya menyediakan permukiman, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses jalan yang layak, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur penunjang ekonomi.

Legislator pusat dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu mengemukakan, tujuan utama program transmigrasi adalah membuka peluang bagi masyarakat untuk hidup lebih baik sekaligus mengembangkan kawasan baru. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk menghubungkan masyarakat transmigran dengan pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya.

“Dengan adanya program-program fisik ini, permasalahan di jalan mana dan infrastruktur mana harus dilokalisasi, kemudian ditentukan mana yang menjadi prioritas untuk dibangun,” jelas Erna.

Lebih lanjut politisi perempuan Nasdem ini berharap perhatian terhadap kawasan transmigrasi di Kaur dan daerah lainnya dapat ditingkatkan sehingga masyarakat transmigran tidak merasa terisolasi. Terlebih pembangunan yang dibarengi pemenuhan kebutuhan dasar, akan membuat kawasan transmigrasi berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang terhubung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.