Erna Sari Dewi Soroti Ketimpangan Anggaran, Dapil Bengkulu Terdampak

RRI.CO.ID, Bengkulu – Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti ketimpangan distribusi anggaran pembangunan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum. Erna menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus menjadi instrumen pemerataan dan keadilan sosial.

Erna menilai, setiap kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah harus disusun berdasarkan kebutuhan riil daerah. Menurutnya, pembangunan tidak boleh terkonsentrasi hanya pada wilayah atau pulau tertentu, sementara daerah lain yang memiliki kebutuhan dan tantangan pembangunan lebih besar justru mendapatkan porsi anggaran yang terbatas.

Ia menegaskan, prinsip keadilan dalam pembagian anggaran bukan berarti setiap daerah harus memperoleh nilai yang sama. Keadilan justru harus diukur dari kesesuaian alokasi dengan kondisi masing-masing wilayah, termasuk tingkat ketertinggalan, jumlah penduduk, kondisi geografis, serta tantangan pembangunan yang dihadapi.

“Adil itu bukan soal nilainya yang sama. Tetapi apakah anggaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan di daerah kita masing-masing,” tegas Erna dalam rapat tersebut pada Kamis, 10 September 2026.

Erna mengatakan, persoalan distribusi anggaran tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di daerah pemilihannya, Dapil Bengkulu. Ia juga melihat adanya keluhan dan ketimpangan serupa dari sejumlah anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan lain di berbagai wilayah Indonesia.

Karena itu, Erna meminta pemerintah mengevaluasi kembali pola distribusi anggaran pembangunan agar tidak menimbulkan kesan adanya wilayah yang terus memperoleh perhatian besar, sementara daerah lain harus berjuang mendapatkan dukungan pembangunan. Menurutnya, kondisi geografis dan tingkat kebutuhan setiap daerah harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan prioritas anggaran.

“Kita tidak hanya bicara soal Dapil Bengkulu yang merasa tidak adil, tetapi teman-teman saya juga melihat persebarannya. Ini anomali tata kelola yang tidak bagus,” ujarnya.

Lebih lanjut Anggota DPR RI dari daerah Pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu meminta pimpinan dan pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan maupun alokasi anggaran tersebut sebelum ditetapkan lebih lanjut.

“Diharapkan tata kelola APBN ke depan semakin transparan, terukur dan berpihak pada pemerataan, sehingga pembangunan tidak hanya terlihat maju di sejumlah wilayah, tetapi benar-benar mampu dirasakan masyarakat dari Bengkulu hingga berbagai daerah lain di Indonesi,” tuturnya.