RRI.CO.ID, Seluma — Kemendukbangga/BKKBN memperkuat pengelolaan rantai pasok alat dan obat kontrasepsi (alokon) untuk mendukung penurunan kebutuhan KB yang belum terpenuhi atau unmet need di Kabupaten Seluma. Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Supply Chain Management (SCM) Alat dan Obat Kontrasepsi Tahun 2026, Kamis 10 September 2026.
Kegiatan tersebut melibatkan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Direktorat Bina Akses Pelayanan KB Kemendukbangga/BKKBN, UNFPA, serta Pemerintah Kabupaten Seluma. Peserta juga berasal dari Dinas DP3APPK, Dinas Kesehatan, BPKAD, pengelola program KB, dan petugas lapangan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., mengatakan ketersediaan alokon perlu dipastikan hingga tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, alokon harus tersedia sesuai kebutuhan, baik dari sisi jenis, jumlah, maupun waktu distribusi.
Penguatan rantai pasok dilakukan di tengah meningkatnya angka unmet need secara nasional. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Keluarga (SIGA), unmet need naik dari 11,1 persen pada 2024 menjadi 13,4 persen pada 2025, sementara pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 10 persen pada 2026.
Pada periode yang sama, penggunaan kontrasepsi modern atau modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) juga mengalami penurunan. Capaian mCPR turun dari 61,7 persen pada 2024 menjadi 60,8 persen pada 2025.
Zamhir menilai kondisi tersebut perlu direspons dengan evaluasi pengelolaan alokon dari perencanaan hingga pelayanan di lapangan. Pembenahan rantai pasok diperlukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan.
Kemendukbangga/BKKBN telah menggunakan Sistem Informasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi (SIRIKA) sejak April 2025 untuk mendukung pengelolaan tersebut. Sistem digital ini terintegrasi dengan aplikasi YAN KB dan SIGA untuk membantu proses perencanaan, pengadaan, distribusi, serta pemantauan alokon.
FGD di Seluma membahas pengembangan perencanaan kebutuhan alokon berdasarkan kondisi dan preferensi masyarakat di lapangan. Pembahasan juga diarahkan pada penyempurnaan fitur, menu, dan indikator kinerja dalam SIRIKA agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengelola program KB.
Zamhir meminta pengelola gudang, perencana, dan Penyuluh KB menyampaikan kendala yang ditemukan dalam pengelolaan rantai pasok. Masukan dari petugas lapangan dinilai penting untuk memastikan sistem yang dikembangkan dapat menjawab persoalan distribusi dan ketersediaan alokon.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan monitoring langsung ke Gudang Alokon Kabupaten Seluma. Tim gabungan juga melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan alokon di dua fasilitas pelayanan kesehatan untuk membandingkan data administrasi dengan kondisi di lapangan.
Monitoring tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi penyimpanan dan ketersediaan alokon di fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil pemeriksaan diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan rantai pasok kontrasepsi di Kabupaten Seluma.
Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Kabupaten Seluma dan UNFPA terus mendorong perbaikan sistem rantai pasok alokon. Penguatan tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan kontrasepsi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan KB.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....