RRI.CO.ID, Bengkulu - Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Bengkulu, Sisardi, menghadiri rapat tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan PT Bio Nusantara Teknologi yang diselenggarakan di Aula 249 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, Senin, 31 Agustus 2026. Pertemuan ini merupakan kelanjutan resmi dari agenda hearing yang sebelumnya telah dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin, 20 Agustus 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mencari solusi terbaik atas persoalan pertanahan yang terjadi. Seluruh proses penyelesaian difokuskan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kepentingan semua pihak. Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan dukungannya terhadap iklim investasi demi memajukan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan hak dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penyelesaian. Sisardi menekankan bahwa investasi harus berjalan selaras dengan pemenuhan rasa keadilan bagi warga lokal. “Bersama-sama kita akan mendukung, kami mendukung investasi namun masyarakat tetap menjadi yang utama,” ujar Sisardi dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menegaskan pentingnya menjamin seluruh pihak memperoleh haknya sesuai aturan. Ia berharap BPN Provinsi Bengkulu mampu bertindak objektif dan transparan dalam menyikapi persoalan ini. “Saya ingin rakyat juga mendapatkan haknya, saya berharap BPN dapat mengambil langkah secara adil,” kata Teuku.
DPRD Provinsi Bengkulu mendorong agar BPN dapat mengambil keputusan bijak yang dapat diterima dengan baik oleh seluruh elemen terkait. Kepastian hukum dinilai menjadi kunci utama agar konflik pertanahan ini tidak berlarut-larut. Melalui forum rapat ini, seluruh instansi sepakat untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi guna menemukan titik temu terbaik.
Sinergi antara Pemprov Bengkulu, DPRD, dan BPN diharapkan mampu menghadirkan iklim yang kondusif di wilayah terdampak. Pendekatan persuasif dan berkeadilan menjadi fondasi utama dalam meredam potensi konflik sosial di masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga mencapai kesepakatan final yang saling menguntungkan.
Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini, penyelesaian sengketa lahan PT Bio Nusantara Teknologi diharapkan segera menemui kejelasan. Langkah ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan investasi dan perlindungan hak rakyat. Seluruh pihak diimbau untuk tetap menjaga kondusivitas daerah selama proses penyelesaian hukum dan administrasi berlangsung.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....