RRI.CO.ID, Bengkulu – Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Bengkulu mencapai Rp5,26 triliun hingga 31 Juli 2026. Realisasi tersebut setara 62,63 persen dari total pagu TKD sebesar Rp8,40 triliun untuk seluruh pemerintah daerah di Bengkulu.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana mengatakan, capaian tersebut menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Menurutnya, sinkronisasi APBN dan APBD perlu terus diperkuat agar penyaluran anggaran memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
“Setiap rupiah dari kas negara harus tersalurkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat,” kata Irfan, Rabu 26 Agustus 226. Ia juga mendorong pemerintah daerah mempercepat belanja yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat.
Salah satu komponen TKD yang menunjukkan capaian tinggi adalah Dana Desa. Hingga akhir Juli 2026, penyaluran Dana Desa mencapai Rp304,44 miliar atau 80,74 persen dari pagu Rp377,08 miliar.
Kabupaten Mukomuko menjadi daerah dengan capaian tertinggi setelah menuntaskan penyaluran Dana Desa sebesar Rp42,60 miliar atau 100 persen. Selanjutnya Bengkulu Utara mencapai 98,22 persen atau Rp60,14 miliar, sedangkan Bengkulu Selatan mencapai 89,45 persen.
Irfan mengatakan percepatan Dana Desa berperan dalam mendukung sejumlah program di tingkat desa. Di antaranya pengentasan kemiskinan ekstrem, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, ketahanan pangan, serta penanganan stunting.
Dari 1.341 desa di Provinsi Bengkulu, saat ini tercatat 157 desa berstatus Mandiri, 607 desa Maju, 554 desa Berkembang, dan 23 desa Tertinggal. Tidak terdapat lagi desa dengan status Sangat Tertinggal.
Pada sektor pendidikan, realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) mencapai Rp501,61 miliar atau 55,46 persen. Anggaran tersebut telah disalurkan untuk 20.267 guru di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
Bengkulu Utara mencatat realisasi TPG tertinggi sebesar 59,99 persen, disusul Pemerintah Provinsi Bengkulu 56,79 persen dan Kabupaten Kepahiang 56,45 persen. Selain TPG, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) telah terealisasi Rp225,28 miliar atau 49,10 persen, sedangkan DAK Nonfisik lainnya mencapai Rp551,95 miliar atau 54,80 persen.
Untuk sektor kesehatan, penyaluran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas mencapai Rp45,49 miliar atau 47,15 persen. Kepahiang mencatat realisasi tertinggi sebesar 69,93 persen, diikuti Lebong 63,87 persen dan Seluma 63,04 persen.
Irfan mengatakan BOK menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mendukung pelayanan kesehatan tingkat pertama. Penggunaannya antara lain untuk penanganan ibu hamil, pencegahan stunting, serta berbagai program kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas.
Di sisi lain, Kanwil DJPb Bengkulu memberikan perhatian terhadap realisasi DAK Fisik yang masih rendah. Hingga 31 Juli 2026, penyalurannya baru mencapai Rp3,69 miliar atau 11,08 persen dari pagu Rp33,32 miliar.
Irfan meminta pemerintah daerah mempercepat proses lelang dan melengkapi dokumen persyaratan penyaluran. Percepatan diperlukan agar pembangunan infrastruktur, terutama sektor pendidikan dan kesehatan, segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar TKD dengan realisasi Rp4,03 triliun atau 64,78 persen dari pagu Rp6,22 triliun. Penyaluran DAU berada pada kisaran 64 hingga 65 persen di seluruh pemerintah daerah dan menopang kebutuhan pemerintahan serta pelayanan publik.
Untuk Dana Bagi Hasil (DBH), realisasi hingga akhir Juli 2026 tercatat Rp99,23 miliar atau 48,68 persen. Bengkulu Selatan mencatat capaian 55,42 persen, Kaur 55,17 persen, dan Seluma 54,08 persen.
Irfan mengapresiasi pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah yang terus mendorong percepatan penyaluran TKD. Memasuki semester kedua 2026, ia meminta seluruh pemerintah daerah menjaga tata kelola anggaran sekaligus mempercepat belanja yang memiliki dampak ekonomi dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....