RRI.CO.ID, Bengkulu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha guna meningkatkan kepatuhan perpajakan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Tax Gathering dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Mercure Bengkulu, Rabu 29 Juli 2026.

Kegiatan bertema "Sinergi dan Kolaborasi dalam Rangka Mengoptimalkan Kepatuhan Perpajakan untuk Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu" itu diikuti sekitar 110 wajib pajak.

Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, mengatakan peningkatan kepatuhan perpajakan tidak dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Kepatuhan perpajakan tidak dapat dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan seluruh wajib pajak. Semakin tinggi kepatuhan perpajakan, semakin besar pula kemampuan negara dan daerah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Sigit.

Ia menjelaskan, perekonomian nasional masih menunjukkan ketahanan di tengah tantangan global. Pada triwulan II Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen, dengan inflasi tetap terkendali di angka 3,34 persen.

"Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan," ujarnya.

Selain itu melalui Tax Gathering dan Forum Konsultasi Publik 2026, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung berharap kemitraan dengan wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela, memperkuat penerimaan negara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang inklusif dan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menilai keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Makanya Tax Gathering menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, DJP, dan dunia usaha sehingga kepatuhan perpajakan dapat terus meningkat.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Inspektur Jenderal Polisi Yudhi Sulistianto Wahid, menegaskan Polri berkomitmen menjaga keamanan dan kepastian hukum guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

"Tidak akan ada investasi apabila keamanan terganggu. Polri bukan pemungut pajak, tetapi kami berkomitmen menjaga keamanan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung Direktorat Jenderal Pajak melalui koordinasi sesuai kewenangan," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Saiful Bahri Siregar.

Ia menegaskan Kejaksaan mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan melalui pendekatan edukasi, komunikasi, dan pembinaan, dengan tetap mengedepankan penegakan hukum secara profesional apabila diperlukan.