RRI.CO.ID, Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Baidari Citra Dewi, SH, menggelar reses masa sidang II Tahun 2026 di Kantor Lurah Kandang Mas, Kec Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

Baidari mengatakan reses di Kandang Mas merupakan titik kedua yang dilaksanakan pada masa sidang kali ini. Selanjutnya, ia juga akan menggelar reses bersama kelompok Majelis Taklim untuk menjaring lebih banyak aspirasi masyarakat.

Menurut Baidari, persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah pelayanan BPJS Kesehatan. Masyarakat mengaku masih mengalami kesulitan mendapatkan ruang rawat inap dan obat-obatan yang dijamin oleh BPJS.

"Rata-rata yang ditanyakan masyarakat adalah masalah BPJS Kesehatan, terutama soal rawat inap dan obat. Sebenarnya lebih kepada kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pelayanan," ujar Baidari.

Ia menjelaskan, dalam reses tersebut perwakilan BPJS Kesehatan turut memberikan penjelasan kepada masyarakat. Warga diinformasikan peserta BPJS tidak harus dirawat di rumah sakit tertentu karena dapat memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan lain sesuai sistem rujukan.

Selain layanan kesehatan, warga juga menyampaikan usulan perbaikan jalan lingkungan. Menanggapi hal itu, Baidari menjelaskan kewenangan pembangunan dibedakan berdasarkan status jalan, sehingga jalan kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bengkulu, sedangkan DPRD Provinsi mengawal pembangunan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam dialog tersebut, masyarakat juga menyoroti persoalan keamanan lingkungan yang melibatkan aksi kenakalan remaja dan penggunaan senjata tajam. Baidari menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang lebih besar.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Karena itu, menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus didorong agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Seluruh aspirasi yang disampaikan warga, selanjutnya akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kami upayakan aspirasi yang ada dapat terealisasi," tuturnya.