RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu, Erna Sari Dewi, melontarkan kritik tajam kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Erna menilai pembangunan infrastruktur pelabuhan di Bengkulu masih jauh dari kata adil, meski daerah tersebut turut memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.

Dalam forum tersebut, Erna menyoroti kondisi Pelabuhan Pulau Baai yang selama puluhan tahun masih dibayangi persoalan sedimentasi.

Menurutnya, penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya bersifat sementara melalui pengerukan berkala, tanpa solusi permanen yang mampu mengatasi akar permasalahan. Terlebih jika tidak ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang percepatan penanganan Pelabuhan Pulau Baai, pengerukan alur pelayaran kemungkinan besar tidak akan menjadi prioritas. Padahal, pelabuhan tersebut merupakan pintu utama distribusi logistik di Provinsi Bengkulu.

"Pelabuhan Pulau Baai adalah satu-satunya pelabuhan utama penyeimbang logistik di Bengkulu. Kami belum memiliki jalan tol, akses transportasi lain juga masih terbatas. Karena itu, pelabuhan ini menjadi urat nadi perekonomian daerah," ucap Erna dalam video nya yang diterima RRI.CO.ID pada Rabu, 15 Juli 2026.

Anggota Fraksi Nasdem ini juga mengemukakan, kedalaman alur pelayaran yang saat ini masih sekitar minus 6,5 meter LWS belum mampu melayani kapal-kapal berukuran besar. Bahkan dengan kondisi tersebut membuat aktivitas bongkar muat masih bergantung pada kapal berukuran kecil maupun proses transshipment yang berdampak pada tingginya biaya logistik.

Untuk itu Erna menegaskan, sesuai amanat Inpres Nomor 12 Tahun 2025, alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai seharusnya ditingkatkan hingga mencapai kedalaman minus 12 meter. Dengan demikian, kapal-kapal besar dapat bersandar langsung di Bengkulu sehingga distribusi barang, termasuk komoditas batu bara, menjadi lebih efisien dan kompetitif.

"Saya meminta pemerintah tidak lagi mengesampingkan Bengkulu dalam kebijakan pembangunan nasional. Ia menegaskan, daerah yang telah berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui sektor kepelabuhanan berhak memperoleh perhatian dan pembangunan infrastruktur yang seimbang demi mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.