RRI.CO.ID, Bengkulu - Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi bersama 97 wali kota dari berbagai daerah di Indonesia menghadiri Dialog Kota Tangguh bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Ballroom Hotel Grand City Hall, Kota Medan, Rabu 1 Juli 2026. Mengusung tema “Kota Tangguh Bangsa Berdaulat”, forum nasional tersebut menjadi ruang diskusi strategis bagi para kepala daerah untuk memperkuat sinergi dan berbagi gagasan dalam membangun kota yang mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, Dedy Wahyudi menegaskan bahwa mewujudkan kota tangguh tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah semata. Menurutnya, diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media massa hingga masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

“Kuncinya kolaborasi agar kota tangguh bisa terwujud. Kita Pemerintah Kota Bengkulu juga turut berkontribusi mewujudkan itu (kota tangguh) dan bangsa yang berdaulat,” ujar Dedy.

Ia menjelaskan, pemerintah kota memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal sekaligus menghadirkan pembangunan yang mampu bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai tantangan yang terus berkembang. Menurut Dedy, ketangguhan sebuah kota tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pembangunan fisik, lebih dari itu, ketangguhan juga ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan, kesiapan menghadapi bencana, kemampuan memperkuat perekonomian masyarakat, serta tingginya partisipasi warga dalam proses pembangunan.

“Ketangguhan kota harus dibangun secara menyeluruh. Infrastruktur memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah kesiapan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk beradaptasi terhadap perubahan,” katanya.

Dedy menambahkan, Pemerintah Kota Bengkulu terus berupaya memperkuat berbagai sektor pembangunan guna menciptakan kota yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana dan perubahan lingkungan.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa penguatan kota tangguh menjadi salah satu fondasi penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan pada masa mendatang. Menurut Hanif, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, hingga ketidakpastian ekonomi global menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi oleh setiap pemerintah daerah, Oleh karena itu, setiap kota dituntut memiliki kemampuan beradaptasi sekaligus membangun sistem perkotaan yang tangguh dan berkelanjutan.

“Kota yang tangguh bukan hanya mampu menghadapi berbagai tantangan. Tetapi juga memiliki kemampuan untuk terus berkembang, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Hanif menambahkan bahwa pemerintah kota merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik sekaligus memastikan masyarakat terlindungi dari berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Untuk itu, konsep kota tangguh perlu diwujudkan melalui pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan, langkah tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui forum Rakernas APEKSI XVIII ini, para kepala daerah diharapkan dapat memperkuat kerja sama antarkota dan menghasilkan berbagai inovasi yang mampu mendukung terwujudnya kota-kota tangguh di Indonesia. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, cita-cita membangun kota yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan diyakini dapat terwujud.