Pemprov Bengkulu Segera Bahas Kekurangan Iuran BPJS Kesehatan Rp5 hingga Rp7 M

RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu dikabarkan masih memiliki kekurangan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp5 miliar hingga Rp7 miliar. Informasi tersebut berdasarkan data yang disampaikan BPJS Kesehatan Bengkulu terkait pembiayaan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kekurangan anggaran tersebut berkaitan dengan pembiayaan sekitar 300 ribu peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah. Ketersediaan anggaran menjadi hal penting untuk memastikan keberlangsungan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah berupaya menjaga agar layanan kesehatan bagi peserta JKN tetap berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, mengatakan pihaknya akan segera membahas kebutuhan anggaran yang diperlukan. Pembahasan dilakukan untuk menentukan langkah yang tepat dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran tersebut.

Tommy menegaskan Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen menyelesaikan kekurangan pembayaran tersebut secepat mungkin. Langkah tersebut dilakukan agar tidak berdampak pada kepesertaan maupun pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.

Menurutnya, pembahasan anggaran akan dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, solusi yang diambil diharapkan dapat berjalan efektif serta tidak mengganggu program prioritas lainnya.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap persoalan kekurangan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat segera diselesaikan. Dengan terpenuhinya kewajiban tersebut, masyarakat diharapkan tetap dapat memperoleh layanan kesehatan yang mudah dan tanpa kendala melalui program Jaminan Kesehatan Nasional.