RRI.CO.ID, Bengkulu – Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menyambut positif rencana pemerintah pusat yang tengah mengkaji skema pengalihan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
Dedy mengatakan, selama ini pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran karena harus menyeimbangkan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan. Di satu sisi, hak-hak aparatur negara harus dipenuhi, namun di sisi lain masyarakat juga membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.
Karena itu, apabila pemerintah pusat benar-benar mengambil alih pembiayaan gaji PPPK, maka akan tercipta ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemerintah Kota Bengkulu untuk menjalankan berbagai program pembangunan. “Kalau skema itu terjadi, maka Alhamdulillah kita nanti akan punya ruang fiskal yang agak lapang. Jadi kita bisa untuk membangun lebih banyak,” ujar Dedy Wahyudi, Rabu 17 Juni 2026.
Menurut Dedy, tambahan ruang fiskal akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selama ini sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja rutin, sehingga ruang untuk pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terbatas.
Ia menilai, jika beban pembayaran gaji PPPK dialihkan ke APBN, maka anggaran daerah yang tersisa dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Program-program seperti peningkatan kualitas jalan lingkungan, pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU), perbaikan sistem drainase, hingga penanganan kawasan rawan banjir dapat dilakukan secara lebih maksimal.
Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga berpeluang memperkuat program pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari kebersihan lingkungan, kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat. Dengan anggaran yang lebih fleksibel, berbagai program prioritas dapat dijalankan secara lebih optimal dan merata.
Meski demikian, Dedy menyadari bahwa hingga saat ini rencana tersebut masih sebatas wacana yang sedang dibahas pemerintah pusat. Karena itu, Pemkot Bengkulu tetap menjalankan pengelolaan keuangan daerah sesuai kemampuan fiskal yang ada sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini, Dedy memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik maupun terhambatnya program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Pemerintah Kota Bengkulu, kata Dedy, terus berupaya menjaga keseimbangan antara pengelolaan keuangan yang sehat dan percepatan pembangunan daerah. Berbagai program strategis tetap dijalankan agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata.
“Walaupun efisiensi, saya pastikan tidak ada pengurangan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kota Bengkulu,” katanya.
Dedy berharap kebijakan yang nantinya diambil pemerintah pusat dapat memberikan manfaat bagi seluruh daerah, termasuk Kota Bengkulu. Dengan dukungan fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah diyakini akan memiliki kemampuan lebih besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....