RRI.CO.ID, Bengkulu - Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, secara resmi melepas 270 petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Kota Merah Putih Bengkulu, Senin 15 Juni 2026. Pelepasan tersebut menandai dimulainya pendataan usaha non-pertanian di seluruh wilayah Kota Bengkulu sebagai bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam sambutannya, Dedy menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus yang menjadi salah satu agenda strategis nasional. Menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi daerah untuk satu dekade ke depan.

Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi, struktur, serta perkembangan sektor ekonomi riil di tingkat daerah hingga nasional.

Dedy menilai keberhasilan sensus sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan petugas di lapangan. Karena itu, ia meminta seluruh petugas menjalankan tugas secara profesional, teliti, dan bertanggung jawab agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Dedy juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bengkulu untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat akan membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai potensi dan tantangan ekonomi daerah.

“Data yang diberikan masyarakat akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan. Baik untuk pengembangan usaha, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, maupun program pembangunan lainnya,” ujar Dedy, Senin 15 Juni 2026.

Dengan dimulainya pendataan oleh 270 petugas lapangan tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas. Sehingga mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.