RRI.CO.ID, Bengkulu - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Bengkulu terus berjalan secara bertahap dengan proses verifikasi penerima yang kini telah memasuki instruksi verifikasi tahap kedelapan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Proses penetapan penerima dilakukan secara berjenjang sesuai data yang masuk dari kabupaten dan kota di Bengkulu.

Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu, Rinaldi Noeh, ST, mengatakan tantangan terbesar saat ini berada pada kualitas data usulan yang disampaikan pemerintah daerah melalui aplikasi Sibaru. Data penerima yang digunakan mengacu pada Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) milik Kementerian Sosial dan harus sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang ditetapkan Kementerian PKP.

"Banyak data yang ditemukan tidak valid setelah dilakukan verifikasi lapangan. Sejumlah calon penerima yang diusulkan tidak masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 yang menjadi sasaran program BSPS sehingga tidak dapat direkomendasikan sebagai penerima bantuan," tuturnya kepada RRI, Selasa 9 Juni 2026.

Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Kementerian PKP telah menyampaikan instruksi verifikasi sebanyak 2.220 unit rumah untuk Bengkulu dari total alokasi sekitar 2.750 unit. Dari jumlah yang telah diverifikasi tersebut, sebanyak 719 unit direkomendasikan untuk menerima bantuan, sementara 738 unit dinyatakan tidak lolos verifikasi.

Selain itu, sebanyak 487 unit telah memasuki tahapan administrasi lanjutan berupa proses penyaluran anggaran dari Satker kepada bank penampung. Tahapan ini menjadi langkah awal sebelum bantuan dapat direalisasikan kepada masyarakat penerima manfaat.

Untuk mengisi kekurangan akibat banyaknya data yang tidak lolos verifikasi, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan data pengganti. Data pengganti tersebut diharapkan telah diverifikasi lebih dahulu oleh pemerintah daerah sehingga saat dilakukan pemeriksaan ulang oleh Satker dapat langsung ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Rinaldi menjelaskan proses penggantian penerima sudah berjalan secara bertahap di sejumlah daerah. Dari 738 unit yang tidak direkomendasikan, saat ini telah diterbitkan instruksi verifikasi pengganti sebanyak 145 unit yang berasal dari beberapa kabupaten di Bengkulu.

Ia menegaskan penggantian data dilakukan secara bertahap karena mekanisme verifikasi merupakan program nasional yang penetapannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, seluruh kuota pengganti dari 738 unit yang tidak lolos verifikasi diharapkan dapat terpenuhi secara bertahap hingga seluruh alokasi terserap.

Pemerintah menargetkan seluruh alokasi BSPS sebanyak 2.750 unit di Provinsi Bengkulu sudah terverifikasi pada Juli 2026. Sementara proses finalisasi data di tingkat kabupaten dan kota diharapkan selesai pada Juni sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai jadwal.

Rinaldi memastikan program BSPS tahun anggaran 2026 tidak akan dialihkan ke tahun berikutnya karena menggunakan dana APBN yang telah dialokasikan khusus. Pemerintah menargetkan seluruh kegiatan BSPS di Bengkulu dapat diselesaikan paling lambat pada akhir Desember 2026.

Terkait kenaikan harga material bangunan dan pelemahan nilai tukar rupiah, hingga saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah pusat mengenai penyesuaian nilai bantuan BSPS. Besaran bantuan masih tetap sebesar Rp20 juta per unit, termasuk komponen upah sekitar Rp2,5 juta.

"BSPS merupakan bantuan stimulan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Karena itu, penerima bantuan diharapkan tetap memiliki kemampuan dan kontribusi swadaya untuk mendukung penyelesaian pembangunan rumahnya," katanya mengakhiri.