RRI. CO. iD, Bengkulu – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bengkulu menegaskan komitmennya memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik dengan menargetkan 50 persen bakal calon legislatif (caleg) perempuan pada Pemilu 2029. Target tersebut disampaikan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Perempuan Bangsa Bengkulu yang digelar, Sabtu (6/6/2026).

Muswil Perempuan Bangsa menjadi momentum penting bagi organisasi perempuan PKB untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus menyusun strategi peningkatan peran perempuan dalam pembangunan daerah dan nasional. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari agenda restrukturisasi kepengurusan yang tengah dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa, Nur Nadlifah, mengatakan pembaruan kepengurusan dilakukan guna membangun organisasi yang lebih kuat, solid, dan mampu menjawab kebutuhan perempuan di berbagai daerah. Menurutnya, organisasi perempuan harus menjadi ruang yang aman sekaligus wadah pemberdayaan bagi kaum perempuan.

Ia menegaskan, Perempuan Bangsa tidak hanya membutuhkan kader yang memiliki posisi strategis, tetapi juga kader yang aktif turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan memahami persoalan yang dihadapi rakyat. Dengan demikian, berbagai kebijakan yang lahir dapat lebih tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Perempuan Bangsa harus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan kebutuhan rakyat, serta menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya dalam forum Muswil.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Bengkulu, H. Zainal, mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan di lingkungan PKB Bengkulu saat ini telah melampaui ketentuan minimal 30 persen. Dari total 21 kursi DPRD yang dimiliki PKB di Bengkulu, tujuh di antaranya diisi oleh perempuan.

Menurut Zainal, capaian tersebut menjadi modal penting untuk mendorong keterlibatan perempuan yang lebih besar pada Pemilu 2029. PKB Bengkulu menargetkan komposisi bakal caleg perempuan mencapai 50 persen, sehingga perempuan memiliki kesempatan yang semakin luas untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

"Target itu diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan serta kelompok rentan di masyarakat," katanya.