RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti lambatnya realisasi sejumlah program kerakyatan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), terutama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah.
Sorotan tersebut disampaikan Erna saat mengikuti rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PKP. Ia meminta pemerintah segera mempercepat pelaksanaan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya penyediaan rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Dalam rapat tersebut, Erna mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Kementerian PKP. Namun, ia menilai masih terdapat ketimpangan antara penyerapan anggaran untuk kebutuhan administrasi dengan pelaksanaan program-program strategis yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Bila melihat realisasi anggaran hingga Mei, program administrasi dan manajemen justru terserap lebih tinggi dibandingkan program kerakyatan yang menjadi prioritas utama kementerian," kata Erna pada Jumat, 29 Mei 2026.
Ia menjelaskan, dari pagu efektif Kementerian PKP sebesar Rp10,31 triliun, realisasi anggaran baru mencapai sekitar Rp1,38 triliun atau 13,4 persen. Sementara itu, program manajemen tercatat telah terserap 46,25 persen.
Sebaliknya, sejumlah program strategis masih menunjukkan capaian yang sangat rendah. Penanganan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) baru terealisasi 0,31 persen, penanganan kawasan kumuh 0,62 persen, sanitasi 0,14 persen, dan BSPS baru mencapai 9,27 persen, padahal program tersebut menyerap sekitar 83 persen dari total anggaran kementerian.
Menurut Erna, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena masyarakat masih menantikan realisasi berbagai program perumahan yang telah dijanjikan pemerintah.
Legislator asal Bengkulu itu juga meminta Kementerian PKP menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyaluran BSPS, apakah akibat proses verifikasi yang terlalu panjang, persoalan validasi data penerima, atau kendala teknis lainnya.
Ia menegaskan, program kerakyatan harus menjadi prioritas utama agar manfaat anggaran negara dapat segera dirasakan masyarakat.
"Jangan sampai proses administrasi berjalan lebih cepat, sementara program yang dinantikan masyarakat justru berjalan lambat di lapangan. Bagi banyak keluarga, bantuan perumahan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga harapan untuk memiliki hunian yang layak, aman, dan nyaman," ujar politisi perempuan NasDem ini.
Selain percepatan pelaksanaan program, Erna juga mendorong penyederhanaan berbagai persyaratan teknis agar masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak terkendala prosedur yang rumit dan memakan waktu.
Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman agar berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk di Provinsi Bengkulu yang masih membutuhkan dukungan pembangunan rumah layak huni bagi warga berpenghasilan rendah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....