Erna Sari Dewi Kritik Minimnya Sarana Basarnas di Bengkulu

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi menyoroti minimnya fasilitas dan kapasitas operasional Basarnas di Bengkulu saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Basarnas. Terlebih sebelumnya Erna juga telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Basarnas Bengkulu.

Dalam forum tersebut, politisi perempuan NasDemn ini menilai terdapat kesenjangan besar antara tingkat risiko kebencanaan dengan kemampuan riil yang dimiliki Basarnas di daerah.

Menurut Erna, Bengkulu sebagai daerah pemilihan (dapil) nya yang berada di pesisir barat Sumatera memiliki tingkat kerawanan tinggi karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Dimana kondisi geografis tersebut membutuhkan dukungan sarana dan prasarana penyelamatan yang memadai, terutama untuk menghadapi potensi bencana laut dan cuaca ekstrem.

Ia menegaskan, Samudra Hindia dikenal sebagai salah satu samudra dengan karakter gelombang paling berbahaya di dunia. Namun ironisnya, hingga saat ini Basarnas Bengkulu dinilai belum memiliki fasilitas yang layak untuk menunjang operasi penyelamatan di wilayah tersebut.

Dalam paparannya, Erna mengungkapkan bahwa Basarnas Bengkulu bahkan belum memiliki dermaga sendiri. Selain itu, kapal operasional yang digunakan saat ini disebut merupakan kapal bekas bantuan dari Sumatera Barat yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik perairan Bengkulu.

“Tidak bisa wilayah Samudra Hindia ditangani dengan kapal fiber biasa. Karakter ombak dan kondisi lautnya berbeda, sehingga membutuhkan armada yang benar-benar kuat dan sesuai standar keselamatan,” tegasnya dalam RDP pada Senin 18 Mei 2026.

Erna juga meminta Basarnas mengubah pola pendekatan dalam pengadaan sarana dan prasarana. Menurutnya, distribusi alat dan armada tidak cukup hanya berdasarkan pemerataan administratif antar daerah, melainkan harus berlandaskan pada tingkat risiko kebencanaan masing-masing wilayah.

Lebih lanjut Anggota DPR RI dari dapil Provinsi Bengkulu ini menilai pendekatan berbasis risk assessment menjadi hal penting agar daerah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Bengkulu memperoleh prioritas dalam penguatan fasilitas penyelamatan. Dengan dukungan yang memadai, respons terhadap kecelakaan laut maupun bencana alam dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Untuk itu melalui RDP dan sidak yang telah dilakukannya, berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan Basarnas Bengkulu.

“bahwa keselamatan masyarakat pesisir dan para nelayan yang beraktivitas di perairan Samudra Hindia harus menjadi prioritas utama Negara,” tutur Erna Sari Dewi.