RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan sebanyak 90 ribu warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Kepastian tersebut diberikan agar masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses layanan kesehatan.

Langkah tersebut diambil setelah Pemprov Bengkulu melakukan verifikasi dan validasi ulang data masyarakat bersama Dinas Sosial Provinsi Bengkulu serta pihak kelurahan. Proses ini dilakukan untuk memastikan warga yang membutuhkan tetap memperoleh perlindungan kesehatan.

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, mengatakan seluruh warga yang masuk dalam data 90 ribu jiwa itu akan ditanggung pembayaran iuran BPJS Kesehatannya oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat.

Ia menjelaskan, pembiayaan iuran BPJS Kesehatan tersebut akan bersumber dari berbagai skema pendanaan. Pendanaan akan berasal dari APBN, APBD Provinsi Bengkulu, hingga APBD kabupaten dan kota.

Dengan skema tersebut, masyarakat kurang mampu tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus memikirkan biaya iuran bulanan. Pemerintah juga memastikan masyarakat yang telah terdaftar cukup menggunakan KTP saat berobat di fasilitas kesehatan.

Khairil Anwar berharap program ini mampu memberikan akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan merata bagi masyarakat Bengkulu. Menurutnya, jaminan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah.

Diketahui, pada awal Februari 2026 lalu sebanyak 90.105 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi Bengkulu dinonaktifkan dari pembiayaan APBN. Penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data yang menyatakan peserta tidak lagi masuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin.