RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Kota Bengkulu mulai membenahi basis data warga miskin melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2026. Langkah ini dinilai penting lantaran masih banyak persoalan bantuan sosial yang kerap tidak tepat sasaran akibat data penerima yang tidak akurat, pemutakhiran data tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Sosial Kota Bengkulu bersama Bappeda dan perwakilan 67 kelurahan se-Kota Bengkulu, Rabu 6 Mei 2026.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bengkulu, Alex Periansyah, mengatakan validitas data menjadi penentu utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin lagi bantuan sosial diterima warga yang sebenarnya sudah mampu, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.

“Data yang valid sangat menentukan agar bantuan pemerintah pusat benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita tidak mau ada penerima yang berhak malah tidak mendapatkanya,” kata Alex.

Ia meminta pihak kecamatan dan kelurahan aktif melakukan verifikasi lapangan agar perubahan kondisi sosial masyarakat bisa segera tercatat dalam sistem. Sebab, dinamika ekonomi warga dinilai terus berubah, terutama pasca kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afriyenita, mengungkapkan angka kemiskinan di Kota Bengkulu saat ini masih berada di angka 11,91 persen. Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena masih tergolong tinggi dibanding sejumlah daerah lain di Provinsi Bengkulu.

Menurut Afriyenita, pemutakhiran DTSEN bukan sekadar kegiatan administrasif. Tetapi menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan.

“Kalau datanya tidak akurat, intervensi pemerintah juga tidak akan efektif. Karena itu pemutakhiran ini harus benar-benar dilakukan secara detail,” ujarnya.

Selain untuk kebutuhan bantuan sosial, data DTSEN juga akan digunakan sebagai acuan berbagai program pemerintah lainnya. Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemkot Bengkulu berharap sinkronisasi data hingga tingkat kelurahan dapat mempercepat penanganan kemiskinan. Sekaligus meminimalkan persoalan warga yang selama ini mengeluhkan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.