RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat lanjutan rekonsiliasi dan pembaruan validasi data pekerja rentan tahun 2026 di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Rabu, 6 Mei 2026. Rapat ini bertujuan memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja rentan di seluruh wilayah tersebut.

Acara ini dihadiri oleh Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Khairil Anwar bersama jajaran kepala dinas dari Dinas Sosial, Kesehatan, hingga Satpol PP. Sejumlah instansi terkait lainnya juga hadir untuk menyelaraskan langkah dalam pemutakhiran data kepesertaan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Ferama Putri, menyoroti capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang masih perlu ditingkatkan. Validasi data dianggap krusial agar program perlindungan sosial ini dapat tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak pekerja.

Dalam rapat disepakati pembagian satuan kerja (satker) untuk mengelola data kader posyandu, sopir ambulans, hingga personel Tagana. Dinas Ketenagakerjaan menyatakan siap memproses pembayaran iuran BPJS setelah seluruh data peserta selesai diverifikasi oleh masing-masing OPD.

Dinas Kesehatan diminta segera merampungkan data kader posyandu dan sopir ambulans paling lambat pada 11 Mei 2026 mendatang. Sementara itu, Dinas Sosial telah menyerahkan data ratusan peserta dari unsur Tagana dan Pordam untuk diproses lebih lanjut.

Pihak Satpol PP juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna menindaklanjuti data perlindungan masyarakat atau Linmas. Khairil Anwar menekankan bahwa sinergi antar-OPD sangat penting untuk mempercepat tercapainya target perlindungan sosial di Bengkulu.

Menurut Khairil, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terus memantau program ini berdasarkan mandat langsung dari Presiden. Ia berharap program perlindungan pekerja rentan ini benar-benar berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Capaian jaminan sosial di Provinsi Bengkulu harus terus didorong melalui langkah-langkah konkret dan kerja sama kolektif. Pemerintah Provinsi Bengkulu pun telah membuktikan komitmennya dengan menyiapkan dukungan anggaran yang memadai.

“Tahun ini telah disiapkan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk mendukung program tersebut,” kata Khairil di hadapan para peserta rapat. Ia meminta OPD terkait segera menghitung jumlah pekerja yang dapat diakomodasi agar anggaran tersebut terserap secara maksimal.

Melalui koordinasi intensif ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu optimis jangkauan BPJS Ketenagakerjaan akan semakin luas. Harapannya, kesejahteraan para pekerja rentan di Bumi Rafflesia dapat lebih terjamin di masa depan.