Ada Jalan Tanpa Tuan

RRI.CO.ID, Bengkulu - Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, menyampaikan sejumlah persoalan krusial infrastruktur di Provinsi Bengkulu saat melakukan hearing bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut, Erna menegaskan perlunya perhatian serius pemerintah pusat terhadap kondisi konektivitas dan jalan nasional di wilayah Bengkulu.

Erna mengungkapkan, sebagai provinsi kecil, Bengkulu kini telah memiliki jalan tol sepanjang 16,7 kilometer yang menghubungkan Bengkulu dengan Taba Penanjung. Namun, keberadaan tol tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan tol tersebut masih merupakan tahap awal. Saya berharap proyek ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni menghubungkan Taba Penanjung hingga Kepahiang, dan selanjutnya tembus ke Sumatera Selatan menuju Lubuk Linggau, sehingga konektivitas Bengkulu semakin terbuka,” ujarnya pada Rabu, 6 Mei 2026.

Selain itu, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu ini juga menyoroti menurunnya akses transportasi udara setelah maskapai Garuda Indonesia tidak lagi melayani penerbangan ke Bengkulu. Dimana kondisi ini dinilai semakin mempersempit aksesibilitas daerah dan berdampak pada mobilitas masyarakat serta perekonomian.

Sedangkan persoalan lain yang menjadi perhatian adalah status ruas jalan nasional menuju Ketahun dan Bintunan yang kini tidak lagi memiliki kejelasan kewenangan.

“Saya mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan jalan tersebut, mengingat tidak lagi berada di bawah pemerintah pusat maupun daerah. Mengingat akibat ketidakjelasan status tersebut, penanganan jalan dinilai tidak optimal dan cenderung dilakukan secara parsial. Bahkan hal ini berpotensi memperburuk kondisi infrastruktur karena tidak adanya program perbaikan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Di sisi lain, politisi Nasdem Bengkulu ini menambahkan, tingginya curah hujan di Bengkulu turut memperparah kondisi jalan nasional.

Bahkan Erna menyebutkan, berdasarkan data, terdapat peningkatan jumlah titik longsor hingga mencapai 18 lokasi, yang menunjukkan kerentanan infrastruktur terhadap faktor alam.

“Bahwa persoalan longsor bukan sekadar insidental, melainkan berkaitan erat dengan kondisi geografis Bengkulu. Makanya diperlukan penanganan yang bersifat struktural dan komprehensif agar infrastruktur di daerah tersebut dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.” Tutur Erna.