RRI.CO.ID, Bengkulu – BEM FKIP Universitas Bengkulu (Unib) menggelar aksi peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026, di area kampus, Sabtu kemarin. Aksi bersama ini menyampaikan enam poin tuntutan kepada pemerintah terkait persoalan mendasar dunia pendidikan di Indonesia.

Dalam aksi bersama Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unib tersebut, mahasiswa menyoroti pentingnya audit terbuka terhadap kondisi bangunan sekolah di seluruh Indonesia. Kemudian mendesak pemerintah mempublikasikan sekolah-sekolah yang dinilai tidak layak agar perbaikan sarana pendidikan dapat segera dilakukan.

Ketua BEM FKIP Unib, Foiril Agustin, menegaskan pemerintah juga harus memastikan kesejahteraan guru, khususnya tenaga honorer, dengan menetapkan gaji di atas upah minimum yang layak. Sebab menurutnya, kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan tenaga pendidik.

Selain itu, mahasiswa menuntut anggaran pendidikan sebesar 20 persen digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan, bukan dialihkan ke program di luar fungsi utama sektor tersebut. Pemerataan fasilitas pendidikan, terutama perbaikan sarana dan prasarana sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), juga menjadi tuntutan utama dalam aksi tersebut.

Mahasiswa turut mendesak pemerintah menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Poin tuntutan juga mengecam keras kebijakan birokrasi yang menjadikan mahasiswa dan program studi sebagai kambing hitam atas kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan pemetaan SDM yang akurat.

“Pendidikan harus menjadi prioritas utama negara. Hardiknas bukan hanya seremoni, tetapi momentum perjuangan untuk memastikan pendidikan Indonesia lebih adil dan berkualitas,” tuturnya Foiril Agustin.

Melalui aksi ini, mahasiswa Universitas Bengkulu akan terus mengawal kebijakan pendidikan nasional agar lebih berpihak pada rakyat. Juga meningkatkan kualitas sarana pendidikan, serta memastikan masa depan pendidikan Indonesia lebih merata dan berkeadilan.