RRI.CO.ID, Bengkulu - Keluhan petani padi Kota Bengkulu terkait kerusakan irigasi sekunder langsung mendapat respons dari Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, saat rembuk tani di kawasan persawahan Jalan Danau, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Jumat 1 Mei 2026.

Perwakilan petani di Dusun Besar Kota Bengkulu, Herman, menyampaikan persoalan utama petani saat ini bukan lagi pupuk atau harga gabah, melainkan kerusakan irigasi sekunder yang semakin parah dan sebagian salurannya tertutup bangunan. Kondisi tersebut dinilai mengancam pasokan air bagi sawah yang menjadi sumber utama produksi padi di wilayah kota.

"Sudah sejak zaman pak Harto (presiden Suharto) irigasi ini belum pernah diperbaiki. Irigasi primer banyak rusak sehingga kami mengandalkan mesin pompa," ujar Herman disaksikan Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan stakeholder terkait.

Menanggapi hal itu, Zulhas menegaskan bahwa perbaikan irigasi menjadi program prioritas pemerintah pusat. Ia meminta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota, segera mengusulkan perbaikan infrastruktur yang rusak agar dapat ditangani melalui program nasional rehabilitasi irigasi.

Selain itu, Zulhas juga menyoroti persoalan alih fungsi lahan sawah menjadi bangunan. Sebagai ketua tim alih fungsi sawah berdasarkan Perpres, ia menegaskan bahwa lahan sawah beririgasi yang dialihkan untuk pembangunan wajib diganti tiga kali lipat.

Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan lahan pertanian produktif sekaligus melindungi petani dari semakin menyusutnya area persawahan. Kunjungan ini juga merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memantau sektor pangan di daerah.

Zulhas menegaskan tiga fokus utama pemerintah, yakni memastikan pupuk tersedia tanpa keterlambatan, menjaga harga gabah minimal Rp6.500 per kilogram, serta mempercepat pembangunan koperasi desa. Dari hasil peninjauan, stok pupuk di Bengkulu dinyatakan aman dengan harga yang masih terjangkau bagi petani.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur irigasi yang rusak sebagai langkah menjaga produktivitas pertanian. Zulhas meminta pemerintah daerah segera mengusulkan perbaikan saluran irigasi agar dapat segera ditangani melalui program nasional.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga menegaskan larangan alih fungsi lahan sawah produktif menjadi penggunaan lain, termasuk perkebunan. Kebijakan ini ditegaskan untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan lahan pertanian tetap terlindungi.