RRI.CO.ID, Bengkulu — Rembuk Tani yang digelar di kawasan Danau Dendam Tak Sudah, Jumat (1/5/2026), berlangsung hangat dan penuh interaksi antara pemerintah dan para petani.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, hadir bersama Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, perwakilan Pupuk Indonesia, serta Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Mian, Ketua DPRD Sumardi, Wakil Wali Kota Ronny Tobing, Pimpinan Kanwil Bulog Bengkulu Dody Syahrial dan unsur Forkopimda.

Dalam dialog terbuka, Zulhas—sapaan akrab Zulkifli Hasan—langsung menanyakan kondisi riil petani. Ia menyoroti harga gabah yang kini mencapai Rp6.500 per kilogram, meningkat dari sekitar Rp4.000 dua tahun lalu.

“Tidak boleh ada tengkulak yang merugikan petani. Kalau ada, bisa diperiksa aparat,” tegasnya.

Selain harga, Zulhas memastikan distribusi pupuk berjalan lancar. Petani pun mengakui kondisi saat ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya, ketika pupuk sering datang terlambat, bahkan setelah masa panen.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen menjaga kesejahteraan petani melalui kebijakan harga, kelancaran distribusi pupuk, hingga pengawasan terhadap Bulog agar gabah petani terserap sesuai harga yang ditetapkan.

Dalam kesempatan itu, dia juga memaparkan capaian nasional. Indonesia disebut tidak lagi mengimpor beras pada 2025 dan bahkan mencatat surplus hingga 4,2 juta ton.

Ke depan, pemerintah akan fokus meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan 2.000 kampung nelayan yang dilengkapi fasilitas cold storage dan sistem lelang ikan.

Meski demikian, sejumlah persoalan masih disampaikan petani. Perwakilan petani, Herman Agustin, mengeluhkan mahalnya harga pestisida serta hilangnya subsidi pupuk SP-36.

Menanggapi hal itu, Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia (Persero) Robby Setiabudi Madjid menjelaskan bahwa pupuk SP-36 telah digantikan dengan pupuk NPK bersubsidi yang memiliki kandungan unsur hara lebih lengkap.

Selain itu, persoalan irigasi menjadi perhatian utama. Mengingat petani mengeluhkan kerusakan saluran irigasi sekunder serta penutupan aliran air akibat pembangunan di sekitar lahan.

Kembali Menko Bidang Pangan Zulhas menegaskan perbaikan irigasi menjadi prioritas pemerintah dan meminta pemerintah daerah segera mengusulkan perbaikan agar dapat ditangani.

Dia juga menyoroti alih fungsi lahan sawah yang kini diawasi ketat. Lahan sawah produktif, terutama yang memiliki irigasi baik, tidak boleh dialihfungsikan.

“Petani harus makin sejahtera setiap tahun. Tidak boleh semakin susah. Ini perintah Presiden, karena semua langka ini untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Indonesia," ujarnya.