DJPB Bengkulu Ingatkan Batas Pengajuan Dana Desa Pertengahan Juni 2026

RRI.CO.ID, Bengkulu – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, M. Irfan Surya Wardana, menegaskan batas waktu pengajuan dokumen persyaratan dana desa masih dibuka hingga pertengahan Juni 2026. Artinya, desa-desa yang belum mengajukan atau melengkapi berkas masih memiliki waktu sekitar 1,5 bulan untuk segera menuntaskan kewajiban administrasi tersebut.

Ia mengingatkan bahwa ketepatan waktu dalam pengajuan dokumen menjadi kunci utama agar penyaluran dana desa tidak mengalami keterlambatan. Pemerintah desa diminta proaktif berkoordinasi dengan pihak terkait agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Irfan, sejumlah kendala yang menyebabkan lambatnya pengajuan berasal dari belum rampungnya dokumen administratif, terutama pengesahan APBDes melalui musyawarah desa. Hal ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada proses pencairan anggaran.

Selain itu, beberapa desa juga tengah menghadapi dinamika pemerintahan, seperti proses pergantian kepala desa. Meski demikian, Irfan menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menghambat jalannya roda pemerintahan, termasuk dalam pengurusan pencairan dana desa.

Ia menekankan bahwa dana desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pengajuan dan pencairan sangat penting agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat di tingkat desa.

Lebih lanjut, Irfan juga mengingatkan bahwa sebagian alokasi dana desa tahun ini diarahkan untuk mendukung program nasional, seperti pembentukan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kemandirian desa.

Di akhir pernyataannya, Irfan berharap seluruh pemerintah desa dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada secara maksimal untuk melengkapi persyaratan. Dengan demikian, penyaluran dana desa dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pembangunan di desa.